LampuHijau.co.id - Tingginya jumlah home industry di Jakarta sudah menjadi rahasia umum. Usaha konveksi dan percetakan sablon seperti menjamur di tengah permukiman warga, khususnya di kawasan padat penduduk seperti Jakbar, Jakut, dan Jaktim.

Dari pengamatan di lapangan, tidak sedikit usaha home industry di Jakarta meski wabah Corona mengancam, masih mempekerjakan karyawannya walau dalam jumlah pekerja yang minim. Guna menekan penyebaran wabah Corona (covid 19) di Jakarta saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang mulai diterapkan Jumat (10/4/2020) besok, Fraksi PDIP di DPRD DKI mendesak Pemda DKI agar konsisten dalam menerapkan aturan, untuk menekan penyebaran wabah covid 19 di masyarakat yang jumlahnya sangat mengkhawatirkan.

Baca juga : Mentan Syahrul Minta Polisikan dan Tangkap Pejabat yang Alih Fungsi Lahan Pertanian

"Pemda harus bekerja sama dengan aparat kepolisian melakukan sweeping terhadap home industry yang ada di Jakarta. Jangan cuma gertak sambal. Bubarkan kalau ada aktivitas yang melibatkan lebih dari lima orang," ujar anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Sjahrial kepada wartawan, Kamis (9/4/2020).

Menurut politisi senior ini, Pemprov dalam penerapannya bisa mendapatkan bantuan dari Polri, Satpol PP, RW, dan RT. Hal itu, guna menjangkau masyarakat yang berada di lapisan bawah, hingga masyarakat yang bermukim dalam gang-gang di Ibu Kota. Dengan begitu, pengawasan lebih maksimal dalam menekan penyebaran virus Corona.

Baca juga : Salut, Pemulung Ketangkap Basah Bersedekah

"Kalau perlu Pemprov menempatkan aparat di kampung-kampung untuk mengurai kumpulan masa yang lebih dari lima orang," pintanya.

Di samping kegiatan sweeping terhadap home industry, RW dan RT bisa dilibatkan dalam pembagian sembako terhadap warga yang tidak mampu. Standar jarak yang sudah ditetapkan WHO, kata anggota Komisi C itu, perlu dikedepankan dalam pembagian sembako pada masyarakat yang tidak mampu.

Baca juga : Polres Metro Tangerang Kota Gelar Operasi Keselamatan 2019

"Pemprov harus membagikan sembako untuk warga yang tidak mampu dengan cara door to door. Supaya jangan lagi ada antrian. Yang malah nanti akan menimbulkan penularan di masyarakat," tutupnya. (DRI)