LampuHijau.co.id - Keren dan salut, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Gambir Tiga membuat Program Sejuta Pigura untuk Anak-anak Sekolah. Langkah ini perlu diapresiasi.

Menurut Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Gambir Tiga, Agung Budiwijaya, Program Sejuta Pigura ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang perpajakan.

"Kami (KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga) menanamkan tujuh budaya kerja sebagai fondasi dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum," ucapnya saat berbincang-bincang dengan awak media dan Kepala Sekolah Bhinneka Tunggal Ika Jakarta, William, baru-baru ini.

Nah, untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang perpajakan, lanjut Agung, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat program inklusi kesadaran pajak untuk generasi muda Indonesia.

"Melalui program ini, DJP memberikan edukasi pajak kepada semua jenjang pendidikan di Indonesia. Program itu diterjemahkan oleh setiap unit vertikal DJP dengan berbagai cara. Contohnya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Gambir Tiga berinisiatif membuat program Sejuta Pigura untuk anak-anak Sekolah," paparnya.

Dijelaskan Agung, Sekolah Bhinneka Tunggal Ika (SD, SMP, SMA) bahkan berinisiatif membuatkan pigura berisi edukasi pajak untuk seluruh kelas. Tukasnya, Sejuta Pigura adalah program edukasi perpajakan bagi siswa sekolah dalam bentuk infografis pengetahuan perpajakan yang dibingkai menjadi pigura kemudian dipajang di dinding-dinding sekolah.

"Infografis itu dibuat artistik agar menarik perhatian siswa. Sekolah Bhinneka Tunggal Ika (SD, SMP, SMA) bahkan berinisiatif membuatkan pigura berisi edukasi pajak untuk seluruh kelas," urainya.

Baca juga : Review Kerja Sama, Dwi: Jakpro Kelola Parkir untuk Tingkatkan PAD

Diungkapkan Agung, kerja sama itu sendiri merupakan kelanjutan Program Pajak Bertutur yang dilaksanakan pada November 2019. "Hingga saat ini, sudah ada 300 pigura berisi edukasi pajak dibagikan oleh KPP kepada 15 sekolah negeri dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga," imbuhnya.

Terang Agung, pihaknya pun bersyukur sekolah swasta Bhinneka Tunggal Ika berpartisipasi aktif membuat pigura sendiri. "Kami yakin, informasi ini memiliki arti penting dan manfaat pajak akan dilihat siswa sehingga lama-kelamaan terekam di ingatan mereka,” tegas Agung.

Dipaparkannya, yang terpenting, setiap program harus meninggalkan manfaat berkepanjangan. "Edukasi kesadaran pajak mesti ditanamkan setiap waktu dengan cara yang simpel. Kita ingin (program) bukan hanya seremonial, setelah itu selesai. Sesuai dengan budaya kerja yang kita bangun (kerja jangan asal, harus untuk prestasi),” tandasnya.

Ya, seruan “kerja jangan asal” adalah salah satu dari tujuh budaya kerja yang diterapkan di ke KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga sejak Agung menjabat KPP Pratama Jakarta Gambir III pada tahun 2017. Menurut Agung, budaya kerja tidak ubahnya sebuah fondasi dalam sebuah bangunan (harus kukuh agar tidak cepat rapuh).

Adapun tujuh budaya kerja itu antara lain, L/R (selalu mohon lindungan dan ridla Allah Swt), SSB (sentuh sampai bayar), FPS (fokus pasti sistematis), KTT (kerjakan, tuntas, jangan tunda), AP (kerja jangan asal untuk prestasi), BDS (bulan Desember selalu), dan SSP (sehat, selamat, prestasi).

“Yang kita harus ubah adalah mindset dan budaya kerja, aplikasi diperlukan sebagai sarana pendukung saja. Dengan begitu KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga mampu menyatukan visi untuk menggapai prestasi," Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan, Direktorat P2Humas, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2011 sampai 2012 ini menjelaskan.

Urainya, tujuh budaya kerja juga menjadi poin utama dalam seleksi penilaian kantor pelayanan terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan tahun 2019. Hasilnya, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga meraih juara ke-2 KPT. Di tahun yang sama, KPP ini juga terpilih sebagai wakil dari DJP menerima penghargaan Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Baca juga : Zakat Karyawan Jamkrindo Bantu Program Mustahik Pengusaha BAZNAS

“Tujuh budaya kerja itu menjadi pedoman atau fondasi pegawai mengoptimalkan kinerja atas fungsi pelayanan, pengawasan, penegakan hukum,” Agung berucap.

Nah, salah satu upaya KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga mengoptimalkan kinerja, yakni dengan mengembangkan Sistem Aplikasi Alur Berkas yang berguna untuk memudahkan Wajib Pajak (WP) memantau proses penyelesaian berkas permohonannya.

Awak media pun berkesempatan mencoba menggunakan aplikasi Alur Berkas itu.  "Pertama-tama, kami mengetik nomor bukti penerimaan surat pada kolom pencarian berkas — misalnya 01xxx, lalu aplikasi akan menampilkan informasi berupa nama dan alamat WP, serta proses penyelesaian berkas permohonan—tertulis: 'Pemindahbukuan sudah diberikan Wajib Pajak'," kata awak media yang mencoba aplikasi ini.

Aplikasi Alur Berkas dapat diakses di layanan mandiri yang tersedia pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga. “Tidak ada lagi WP bingung. Sekarang setiap hari WP dapat langsung mengetahui proses penyelesaian berkas permohonannya. Kami selalu ingatkan kepada pegawai budaya KTT (kerjakan, tuntas, jangan tunda),” ungkap Agung yang mengawali karier di DJP sejak tahun 1996 itu.

Fondasi kerja juga diimplementasikan dalam program layering WP. Teknisnya, 21 Account Representative (AR) akan dibagi dalam enam layering untuk menangani total 2.100 WP prioritas. Adapun layer satu merupakan 100 WP penentu penerimaan pajak, layer dua adalah 100 WP, layer tiga berisi 300 WP, layer empat dan layer lima masing-masing sejumlah 500 WP, dan Layer enam berisi 600 WP.

“Dengan sistem layering WP prioritas AR terbukti lebih fokus dalam melakukan pengawasan dan penggalian potensi pajak. Prinsipnya, sentuh sampai bayar, fokus pasti sistematis,” tegas Agung.

Untuk memaksimalkan fungsi pelayanan, KPP peraih target realisasi penerimaan pajak 100 persen tahun 2018 ini membangun sejumlah fasilitas yang dapat memberi kemudahan maupun kenyamanan kepada WP. Ada pojok layanan mandiri sebagai sarana WP mengakses aplikasi DJP antara lain e-registration, e-billing, dan e-filing. Lalu, terdapat ruang prioritas khusus WP disabilitas, mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sarana ibadah, kantin, ruang olahraga, perpustakaan mini, ruang bermain anak, dan ruang laktasi.

Baca juga : Kunker ke Jakarta, DPRD Jambi Puas Penjelasan Pras Tentang Anggaran

Menariknya, KPP mempunyai dekorasi lukisan tiga dimensi di setiap lantai sebagai tempat berswafoto.Secara simultan, KPP juga mengembangkan Aplikasi Pengawasan Berkas WP (Lisan Bijak) yang memudahkan Seksi Pelayanan mengadministrasikan berkas WP. 

Selain itu, ada juga Aplikasi Pengawasan Monitoring SP2DK Tuntas (Awas Monas) yang dapat membantu administrasi penerbitan surat permintaan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) yang dilakukan oleh Account Representative (AR) sekaligus tindak lanjut penyelesaiannya.

“Aplikasi Awas Monas merupakan penerapan dari budaya SSB (Sentuh Sampai Bayar). Setiap SP2DK yang diterbitkan harus ditindaklanjuti sampai tuntas. Tidak ada pekerjaan yang ditunda,” kata Kepala Bidang Ekstensifikasi Kanwil DJP Jakarta Timur tahun 2016 itu.

Dari sisi penegakan hukum, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga telah melakukan tindakan penyanderaan (gijzeling) kepada salah satu WP Badan pada akhir 2019. “Semua prosedur kegiatan penegakan hukum dilakukan, Pelayanan kita tingkatkan, pengawasan kita optimalkan dibantu oleh aplikasi, dan penegakan hukum kita lakukan demi mengamankan penerimaan negara,” alumnus Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu berkata.

Hingga 23 Desember 2019, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar 93 persen dari target dengan nilai Rp 3,35 triliun. (AGS)