LampuHijau.co.id - Banjir masih menjadi momok bagi warga Jakarta. Pascamusibah banjir merendam Ibu Kota dan sekitarnya, potensi hujan deras pun masih tetap akan terjadi. Untuk itu, diharapkan jajaran Pemprov DKI maksimal dalam mengantisipasi potensi hujan yang akan turun hingga Februari mendatang.

Anggota DPRD DKI, Jamaludin, mengungkapkan bahwa banjir pada 1 Januari 2020 lalu disebabkan curah hujan yang tinggi. Selain itu, air kiriman dari Bogor juga memperparah banjir di Jakarta.

"Seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa meminimalisir dampak dari hujan lebat dan air kiriman, sehingga banjir tidak meluas. Banjir kemarin membuktikan Pemda DKI tidak banyak melakukan antisipasi banjir," kata Jamal, saat berbincang dengan wartawan pada Kamis (16/1/2020).

Baca juga : Malak Nggak Dikasih, 2 Bandit Cirebon Celurit Orang Pacaran

Politisi muda partai Golkar ini berpendapat, Pemprov DKI Jakarta belum maksimal dalam menjalankan program pencegahan banjir. Ia melihat, revitalisasi danau, waduk, situ, dan embung berjalan lambat. Hasilnya, sistem drainase di Ibu Kota dan sekitarnya tidak berfungsi maksimal.

"Penambahan RTH baru pun tidak signifikan, yang membuat daerah resapan air tidak bertambah banyak pula. Banjir terbukti melanda Jakarta di awal tahun baru ini," bebernya.

Politisi asal Rawa Bambon, Ciracas, Jakarta Timur ini menilai, pembenahan program pencegahan banjir perlu dilakukan. Pekerjaan ini bukan hanya dibebankan ke Pemprov DKI Jakarta saja, melainkan juga pemerintah pusat serta kementerian terkait.

Baca juga : Kerja Keras, Anak Kampung Ini Diangkat Jadi Komisaris

"Saya minta, Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat untuk segera malakukan langkah-langkah strategis untuk bisa mengatasi masalah banjir ini," ujarnya lagi.

Untuk itu, Jamal mengingatkan kepada jajaran SKPD terkait, agar serius dalam mengantisipasi banjir susulan yang akan melanda Ibu Kota. Mengjngat potensi hujan masih akan turun di Jakarta dan sekitarnya.

"Jangan sampai Jakarta kebanjiran lagi akibat anak buahnya memble alias tidak maksimal mengantisipasi banjir. Karena kalo Jakarta banjir lagi, Gubernur akan jadi korban pem-bully-an di Sosmed, dan kemungkinan dituntut juga oleh masyarakat Jakarta (class action). Sedangkan pekerjaan tentang banjir sudah dipercayakan kepada SKPD terkait," tegasnya. (DRI)