LampuHijau.co.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi langsung mendengar keresahan warga Jalan Sabang/Agus Salim, Menteng Jakarta Pusat. Keresahan itu muncul, sejak ada rencana Pemprov DKI mau menata kawasan yang terkenal dengan kulinernya itu.

"Saya segera memanggil pihak Pemprov DKI. Tujuannya, agar rencana tersebut tidak dilanjutkan. Saya berharap agar pihak eksekutif mendengarkan legislatif sebagai mitranya. Dan sebaiknya suara kita selaku wakil rakyat didengar eksekutif," kata Pras, sapaan akrab Prasetio Edi Marsudi di Jakarta, Rabu (15/1/2020). 

Pras meminta, agar dinas terkait dengan rencana penataan itu seperti Dinas Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif maupun Wali Kota Jakarta Pusat mau menunda rencana penataan itu. Dan mendengar keluhan warga.

Baca juga : Soal Dibukanya Jalan Tambun Rengas, Dewan Pertanyakan Klaim Pemprov DKI

"Ajak pemilik dan warga sekitar kalau mau lakukan penataan. Jangan banyak di kantor. Permasalahan-permasalahan itu ada di lapangan," tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Bendahara DPD PDIP DKI ini menegaskan, pada prinsipnya pihaknya sepakat penataan trotoar dilakukan. Namun jangan malah penataan menimbulkan masalah baru. Seperti yang terjadi di kawasan Kemang dan Cikini, Jakarta Pusat.

"Kalau Jalan Sudirman-Thamrin itu bagus dilebarkan. Tapi kalau kayak Kemang dan Cikini itu justru menambah polusi karena macet. Begitu juga di Jalan Sabang. Jangan jalannya dipersempit lagi dong. Rugi pedagang di sana," imbuhnya.

Baca juga : Dinilai Mampu dan Bijak, Pras Kembali Ditunjuk Megawati Jadi Ketua DPRD DKI

Sebelumnya, sejumlah pemilik usaha di Jalan Sabang resah terhadap rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menata pedagang kaki lima (PKL) dan parkir di lokasi itu. Penataan PKL dan parkir dinilai menurunkan pendapatan warga hingga 30 persen.

Ketua Paguyuban Pengusaha Jalan Sabang Ganepo Dewi Sutan mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatkannya, Pemprov DKI Jakarta akan menata trotoar di Jalan Sabang. Di mana trotoar yang dilebarkan nanti diperuntukkan PKL di sisi kiri. Dan sebelah kanan untuk parkir kendaraan paralel.

"Rencana itu sudah masuk ke konsultan dan sudah disosialisasikan di kelurahan. Kami sangat menolak," kata Ganepo Dewi Sutan.

Baca juga : Gaji dan THR Tak Jelas, Karyawan RS Haji Mengadu ke Fraksi Gerindra DPRD DKI

Dewi memprediksi, adanya penurunan pendapatan sekitar 30 persen dengan rencana tersebut. Dia berharap, agar Pemprov DKI Jakarta kembali mengkaji dan membatalkan rencana penataan kawasan Jalan Sabang dengan konsep tersebut.

Penataan kawasan Jalan Sabang yang saat ini dilakukan, kata Dewi, sudah merugikan sejumlah pemilik usaha yang notabenenya berusia puluhan tahun. "Kondisi saat ini membuat kita sudah merugi. Apalagi ada PKL di sepanjang toko kami," ungkapnya. (ULI)