LampuHijau.co.id - Dirut PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto menjelaskan, sebagian besar pihaknya mengelola parkir di area dan gedung milik sendiri.

"Dan sekarang kita memang sedang me-review bentuk-bentuk kerja sama dan sistem perparkiran. Supaya bisa meningkatkan pendapatan pemprov DKI," kata Dwi Wahyu Daryoto kepada lampuhijau.co.id, Senin (30/12/2019).

Menanggapi agar parkir ini dikelola perusahaan kecil saja, Dwi menjelaskan, realitas di lapangan justru ada beberapa perusahaan besar yang mengelola parkir di Jakarta. "Sebagai contoh, Secure Parking itu kan perusahaan besar juga. Kenapa gak jadi masalah. Justru kita sendiri yang kelola parkir itu, agar PAD kita meningkat," imbuh Dwi.

Baca juga : Raih Berbagai Penghargaan, Hani: Jakpro Terus Berinovasi Bangun Jakarta

Ini sekaligus meralat pernyataan Dwi di harian Lamjo-Jak edisi Senin (30/12) halaman 2. Tertulis Secure Parking perusahaan kecil, yang benar adalah Secure Parking itu perusahaan besar.

Sebelumnya, keterlibatan dua BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, PT Jakpro dan PD Pembangunan Sarana Jaya dalam pengelolaan parkir, dipersoalkan Asosiasi Pengelola Perparkiran Indonesia (Aspeparindo). Aspeparindo menyayangkan perusahaan besar sekelas Jakpro dan Sarana Jaya yang ikutan mengurusi duit recehan.

Anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman merespon keluhan Aspeparindo. Ia mendesak Jakpro dan Sarana Jaya tak lagi terlibat dalam bisnis perparkiran.

Baca juga : Cari Atlet Muda Berbakat, Sudin Pora Jakpus Gelar Lomba Catur Tingkat Kota

"Sebaiknya Jakpro dan Sarana Jaya tak lagi mengurusi bisnis recehan seperti jasa parkir. Mereka harus menyerahkan pengelolaan parkir kepada  perusahaan-perusahaan kecil pengeĺola parkir," kata Prabowo.

Mantan Dirut PD Pasar Jaya yang juga politisi Partai Gerindra ini menilai, pengelolaan jasa parkir bukanlah inti bisnis Jakpro dan Sarana Jaya. Karenanya, dua perusahaan pelat merah itu disarankan fokus untuk mengelola bisnis sesuai tupoksinya.

Anggota Komisi C ini mengingatkan bahwa pendirian Jakpro dan Sarana Jaya bertujuan untuk masuk ke dalam bisnis yang tidak bisa atau mampu dilakukan oleh swasta. "Kok sekarang perusahaan daerah malah ngurusin uang recehan," tegas Prabowo. (ULI)