LampuHijau.co.id - Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid memastikan jemaat POUK (Persatuan Oikumene Umat Kristiani) Tesalonika, Kecamatan Teluknaga, dapat kembali beribadah, hal ini menyusul kantor yayasan mereka yang biasa digunakan untuk ibadah telah disegel Satpol PP.

“Pemerintah Kabupaten Tangerang sangat menjunjung tinggi toleransi,” ujar Maesyal Rasyid saat mengunjungi jemaat POUK Tesalonika di Teluknaga, Sabtu (4/4/26).

Dalam kunjungannya, Bupati yang didampingi unsur Forkopimda, Kapolres dan Dandim, menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh umat beragama dalam menjalankan ibadah. Sebagai solusi jangka pendek, dirinya telah menyiapkan aula eks Kantor Kecamatan Teluknaga sebagai lokasi ibadah sementara.

Baca juga : Tinjau Ciasem, Kapolres Subang Beri Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir

“Kami pastikan keamanannya. Tidak akan ada gangguan dari pihak manapun. Jemaat dapat beribadah dengan tenang,” tegasnya.

Sementara solusi jangka panjang, Bupati akan mencarikan lokasi tempat ibadah permanen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendapat persetujuan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Gembala Jemaat POUK Tesalonika, Pendeta Michael Siahaan,, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perhatian serta solusi yang diberikan oleh Bupati Tangerang beserta jajaran.

Baca juga : Bupati Maesyal: Ibadah Malam Natal di Kabupaten Tangerang Kondusif

“Ini menjadi jawaban atas kerinduan kami untuk dapat beribadah dengan layak dan tenang,” ungkapnya.

Ia juga memastikan bahwa jemaat akan mulai kembali beribadah di aula Kantor Kecamatan Teluknaga dengan rasa aman karena telah ada jaminan dari pemerintah dan aparat keamanan.

“Kami juga berharap ke depan dapat memiliki tempat ibadah yang permanen,” tambahnya.

Baca juga : Bupati Subang Dorong Regenerasi Petani untuk Keberlanjutan Sektor Pertanian

Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tangerang, Johannes Nurwahyudi, meluruskan isu yang beredar terkait dugaan pelarangan ibadah Jumat Agung di wilayah Teluknaga. 

“Tidak ada pelarangan ibadah. Pemerintah justru hadir untuk menjaga dan mengamankan jalannya ibadah. Yang terjadi adalah penertiban administratif terhadap gedung yayasan, bukan gereja,” jelasnya. (WAH)