LampuHijau.co.id - Pengamat kebijakan publik Sugiyanto menilai penanganan banjir di Jakarta sudah menilai. Menurut Sugiyanto yang mengikuti dinamika persoalan banjir di Ibu Kota, penjelasan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tepat. Dimana Pramono menyampaikan, curah hujan ekstrem yang mencapai sekitar 200–260 milimeter per hari menjadi faktor utama meluasnya genangan di berbagai wilayah Jakarta. Puncak curah hujan tertinggi tercatat pada 18 Januari, yakni 267 milimeter per hari. Menurutnya, angka tersebut merupakan curah hujan yang sangat tinggi dan jarang terjadi di Jakarta.

“Penjelasan ini sejatinya tidak keliru. Jakarta berada di dataran rendah dan secara historis telah menghadapi persoalan banjir sejak era kolonial. Secara umum, penyebab banjir Jakarta dikenal berasal dari tiga faktor utama, yaitu banjir kiriman dari wilayah hulu, fenomena rob di pesisir, serta curah hujan tinggi dan berkepanjangan,” kata SGY, sapaan Sugiyanto, Senin (26/1/2026).

SGY menyebut, kritik WALHI dan LBH Jakarta yang menyoroti faktor tata ruang, alih fungsi lahan, menyempitnya ruang air, berkurangnya daerah resapan, serta lemahnya perlindungan sistem drainase justru keluar dari substansi. “Pramono tidak sedang menutup mata terhadap persoalan tata ruang, melainkan menjelaskan faktor penyebab banjir pada peristiwa Januari 2026 yang dipicu hujan ekstrem. Dengan curah hujan 200–267 mm per hari, sangat logis jika sistem drainase, pompa, dan saluran air tidak mampu bekerja optimal,” ujarnya.

Baca juga : Didistribusikan BAZNAS, Warga Terdampak Banjir di Kota Padang Terima Air Bersih

Apalagi, menurut klasifikasi BMKG, hujan dibagi menjadi lima kategori: ringan, sedang, lebat, sangat lebat, dan ekstrem. Hujan ekstrem terjadi ketika curah hujan melebihi 150 mm per hari. Dalam kondisi ini, sistem drainase kota umumnya tidak lagi mampu menampung volume air. Dengan fakta tersebut, lanjut dia, penjelasan Pramono benar secara ilmiah dan faktual. “Dia tidak sedang melakukan pembenaran atas persoalan banjir, tetapi menjelaskan sebab langsung dari peristiwa yang terjadi,” ucapnya.

Begitu juga kebijakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dinilai menyalahi siklus alam dan berpotensi merusak lingkungan. Pandangan ini juga perlu diluruskan. OMC bukan bertujuan menghentikan hujan, melainkan mengalihkan awan hujan agar tidak turun di daratan Jakarta. “OMC merupakan langkah mitigasi jangka pendek dan menengah untuk mengurangi intensitas hujan ekstrem selama periode kritis, yang pada Januari 2026 dijalankan hingga 27 Januari. Kebijakan ini bersifat teknis dan situasional dalam konteks tanggap darurat, bukan solusi permanen,” jelasnya.

SGY bilang, yang seharusnya menjadi fokus penilaian publik adalah langkah antisipasi dan respons pemerintah terhadap dampak banjir. “Dalam konteks ini, saya menilai kebijakan Gubernur Pramono sudah tepat, cepat, dan terarah. Ia menerapkan kebijakan work from home dan pembelajaran jarak jauh guna mengurangi risiko keselamatan warga serta kepadatan lalu lintas di wilayah terdampak,” tegas SGY.

Baca juga : Dua Anak Hilang di Penjaringan Ditemukan Polisi: Sudah Dijemput Orangtuanya

Selain itu, penanganan teknis dilakukan secara intensif melalui strategi terencana yang mencakup penggunaan lebih dari seribu pompa air yang diposisikan di titik-titik rawan banjir, serta pembersihan dan perawatan drainase. Langkah jangka menengah dan panjang juga diprioritaskan melalui normalisasi sungai seperti Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama guna memperlebar alur sungai serta mengurangi penyumbatan akibat sedimen dan bangunan liar. 

Pramono juga turun langsung meninjau lokasi terdampak, seperti di Rawa Buaya, Cengkareng, serta memastikan distribusi bantuan logistik, pangan, dan kebutuhan dasar warga melalui koordinasi dengan PMI dan jajaran terkait. Pendekatan ini menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan hadir di tengah masyarakat. Dampak dari respons tersebut mulai terlihat dengan surutnya genangan di banyak wilayah dan kembalinya layanan publik, termasuk operasional Transjakarta, yang menunjukkan efektivitas penanganan darurat.

“Secara keseluruhan, langkah Pramono dalam menghadapi banjir Januari 2026 mencerminkan kombinasi respons cepat, kebijakan teknis terukur, serta strategi jangka menengah dan panjang yang selaras dengan prinsip manajemen bencana dan tata kelola perkotaan. Karena itu, kritik yang menyatakan penjelasan Gubernur keliru menurut saya tidak relevan dan salah arah,” tandasnya. (DTR)