Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat, Nur Afni Sajim, mengatakan pembangunan hotel itu tetap diperlukan untuk membantu membiayai operasional Taman Ismail Marzuki (TIM) ke depannya. Afni mendorong agar PT Jakpro tetap menganggarkan pembangunan hotel itu melalui penyertaan modal daerah (PMD).
"Kalau memang ada uangnya, setujui saja. Capek kita bicara teknis terus. Bicara konsep ke depan. Ini domain Komisi B. Duitnya ya dari PMD. Karena sesuai pernyataan Jakpro, kalau itu tidak dibangun, tidak mungkin karena sudah berkontrak dengan pihak ketiga," kata Afni di Jakarta, Jumat (6/12/2019).
Tapi kalau pun tetap dibangun, Afni menyarankan, agar Jakpro meminjam ke Bank. Alasannya, karena tidak diberikan PMD untuk hotel.
Baca juga : Rp106 Miliar untuk Laboratorium Fisika SMK Pariwisata Disebut Pemborosan
Sementara, Direktur Utama PT Jakpro Dwi Wahyu Daryoto memastikan, operasional Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM) akan memerlukan subsidi hingga Rp48,6 triliun. Ini akibat dibatalkannya pembangunan hotel. Subsidi itu akan diambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
"Dari desain awal, perhitungan Andra Matin (arsitektur TIM), harus ada subsidi rata-rata per tahun Rp104 miliar untuk UPT PKJ TIM dari APBD. Kalau kita dengan desain baru yakni dengan pemanfaatan ruang adanya hotel, itu nihil subsidi. Dengan adanya putusan baru (tidak ada hotel tapi asrama seni), itu harus ada subsidi rata-rata Rp48,6 miliar per tahun," ujar Dwi.
Diakuinya, putusan pembatalan hotel di TIM tidak mengubah desain dari arsitektur TIM, Andra Matin. Namun, pihaknya akan memanfaatkan ruang hotel itu untuk asrama seni dan budaya. Awalnya, asrama seni dan budaya itu akan dibangun di bagian belakang TIM.
Baca juga : Irjen Martuani Sormin Jabat Kapoldasu, Irjen Agus Naik Jadi Kabaharkam
"Dari hitungan kami, asrama seni dan budaya itu akan ditarif Rp200 ribu - Rp300 ribu per malam. Dan saya sudah declair, nanti ada organisasi baru. Maka kita akan kembalikan ke organisasi itu jika ada untung untuk peningkatan seni dan budaya," katanya.
Sedang anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang lain, Gilbert Simanjuntak, mengatakan perubahan peruntukan hotel itu harus dibahas terlebih dahulu dengan DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta telah memutuskan bahwa pembangunan hotel di TIM telah dihentikan, sesuai keputusan pengurangan PMD untuk PT Jakpro sebesar Rp400 miliar.
"Apa yang saya mengerti di Banggar bahwa pembangunan hotel itu dihentikan total sampai itu dibahas ulang. Bukan nanti dibahas lagi di perubahan. Kalau pun ada perubahan dengan pemindahan asrama di belakang ke rencana bekas hotel, itu juga harus dibahas lagi sama kita," katanya.
Diungkapkannya, seniman-seniman di TIM merasa keberatan dengan adanya hotel atau istilah lainnya wisma di sana. Terlebih, katanya, hotel itu akan ditarif Rp1 juta per malam dan asrama Rp700 ribu per malam yang akan memberatkan seniman. (ULI)
