LampuHijau.co.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Rano Karno harus mempertimbangkan pergantian atau rotasi Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, yang telah menjabat lebih dari enam tahun. Usulan tersebut disampaikan pengamat perkotaan Jakarta Sugiyanto. Menurut Sugiyanto, pergantian tersebut s menyangkut kepentingan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Selain itu, hal ini juga berkaitan erat dengan keberlangsungan tata kelola Pemprov DKI Jakarta serta kepentingan masyarakat Jakarta, tanpa sedikit pun membawa kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, saya tentu tidak bermaksud mengajari bebek berenang khususnya kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo. Yang pasti, Gubernur Pramono sangat memahami pentingnya merit system serta perlunya pergantian atau rotasi pejabat sebagai bentuk penyegaran dalam birokrasi modern," kata SGY, sapaan akrab Sugiyanto, Rabu (19/11/2025).

Baca juga : Langkah Canggih Gubernur Pramono: Strategi Dana On-Call Sebagai Solusi Pemotongan DTD

Sebagai rujukan logis, lanjut SGY, organisasi solid seperti TNI dan Polri dapat dijadikan contoh. Kedua institusi tersebut dikenal konsisten menerapkan pola mutasi, rotasi, dan pergantian pejabat secara teratur untuk menjaga kinerja organisasi dan memperkuat efektivitas lembaga. Mekanisme inilah yang seharusnya menginspirasi pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional dan adaptif.

Diungkap SGY, Syafrin mulai menjabat sebagai Kadishub DKI sejak era Gubernur Anies Baswedan, berlanjut pada masa Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono dan Teguh Setyabudi. Masa jabatan Syafrin yang telah melebihi enam tahun, bahkan melampaui masa jabatan gubernur itu sendiri, secara rasional sudah perlu dievaluasi. "Dalam tata kelola pemerintahan yang sehat dan dinamis, pergantian pejabat pada instansi strategis seperti Dinas Perhubungan penting dilakukan untuk menyegarkan kinerja. Pergantian juga dapat menghadirkan energi baru serta menjaga keberlanjutan merit system melalui regenerasi kepemimpinan," ujarnya.

Baca juga : Ratusan Pesilat Betawi Unjuk Kebolehan di TMII

SGY bilang, masalah lain dari lamanya masa jabatan Kadishub DKI Jakarta adalah potensi munculnya “raja kecil” di lingkungan Dishub. Kondisi seperti ini juga berpotensi dapat menimbulkan kepemimpinan yang terlalu sentralistik dan membuka ruang bagi praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Selain itu, lamanya masa jabatan Syafrin juga dapat dipandang sebagai kegagalan Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan pembinaan terhadap pejabat karier lainnya.

"Seolah-olah tidak ada lagi pejabat yang mampu menggantikan posisi tersebut. Apabila kondisi ini benar terjadi, maka hal tersebut menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola dan manajemen birokrasi di Pemprov DKI Jakarta," ucap SGY yang menyebut pegawai lain akan kehilangan motivasi karena perkembangan karier mereka terasa tersendat ketika posisi puncak tidak berubah dalam jangka waktu panjang.

Baca juga : Pulau Onrust Nyaris Terlupakan, Pemprov DKI akan Gagas Kembali Jejak Sejarah

Pergantian ini, menurut SGY, juga penting untuk Syafrin sendiri. Walaupun telah memegang jabatan eselon II selama lebih dari enam tahun, rekam jejak kariernya belum memperlihatkan pengalaman di jabatan eselon II lainnya. Memberikan peluang baginya untuk mengisi posisi berbeda, seperti Asisten Sekda atau Asisten Deputi Gubernur, justru menjadi bagian dari pengembangan karier yang sehat dan mencegah terjadinya stagnasi profesional.

Dikatakan SGY, Pramono memiliki alasan yang cukup kuat untuk mempertimbangkan pergantian Kadishub DKI Safrin Liputo. Bukan semata soal evaluasi individu, tapi juga bagian dari pembaruan birokrasi, penyegaran organisasi, penegakan merit system, serta peluang regenerasi yang lebih adil. "Dengan mempertimbangkan pergantian atau rotasi pejabat Kadishub DKI Jakarta dapat menghadirkan suasana penyegaran baru yang bermanfaat bagi semua pihak. Langkah ini juga menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen pada tata kelola birokrasi dan pemerintahan yang dinamis, profesional, dan visioner demi masa depan transportasi Ibu Kota yang lebih modern, efisien, dan inklusif," tandasnya. (DTR)