Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Direktur Eksekutif Komisi Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) Tomi Pasaribu menilai, Pemprov DKI Jakarta perlu segera melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya dari sektor perparkiran.
Ini penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Menurut Tom, sapaan akrabnya, penurunan DBH sekitar Rp 15 triliun akan berdampak signifikan terhadap kemampuan fiskal DKI Jakarta dalam membiayai berbagai program prioritas. Oleh karena itu, potensi PAD yang besar seperti sektor parkir harus dikelola lebih efektif, transparan, dan bebas dari kebocoran.
Baca juga : Endang S Tohari Dorong Mahasiswa Perkuat Ekosistem Pertanian
"Pemprov DKI harus kreatif dan tegas dalam menggali sumber PAD baru, terutama dari sektor parkir yang selama ini potensinya belum tergarap maksimal. Ini penting agar program pembangunan tetap berjalan optimal meski terjadi penurunan DBH," katanya di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Ia menekankan bahwa sektor parkir di Jakarta memiliki potensi penerimaan yang besar, baik dari parkir tepi jalan umum maupun parkir di gedung-gedung milik swasta. Namun potensi tersebut sering kali tidak tercapai akibat lemahnya pengawasan dan adanya praktik penyimpangan di lapangan.
"Masih banyak kebocoran yang terjadi dalam sistem pengelolaan parkir, mulai dari parkir liar hingga setoran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ini harus dibenahi agar PAD DKI benar-benar optimal," tegasnya.
Baca juga : MPR Gandeng Wartawan Parlemen, Lomba Jurnalistik Jadi Ruang Perkuat Kolaborasi
Tom meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat sistem digitalisasi dan transparansi dalam pengelolaan parkir, sekaligus memperketat pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam pengelolaan retribusi daerah.
"Jika ditemukan ada oknum ASN yang bermain atau terlibat dalam praktik penyimpangan, harus ada penindakan tegas dan sanksi sesuai aturan. Pemerintah tidak boleh mentoleransi kebocoran yang merugikan daerah," ungkapnya.
Lebih lanjut Tom menilai, dengan pengelolaan PAD yang optimal, Pemprov DKI Jakarta tetap dapat menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan program pembangunan, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berjalan sebagaimana mestinya.
"PAD yang kuat adalah kunci kemandirian fiskal. Optimalisasi dari sektor parkir adalah langkah realistis untuk menutup celah penurunan DBH tanpa harus mengurangi program prioritas bagi warga Jakarta," pungkas Tom. (ULI)
