LampuHijau.co.id - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam keputusan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas liputan (ID pers) Istana jurnalis CNN Indonesia berinisial DV.

Ketua AJI Jakarta Irsyan Hasyim mengingatkan, Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Pers menyatakan bahwa pers nasional, termasuk CNN Indonesia, mempunyai fungsi sebagai media informasi: pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

"Tindakan atau pertanyaan yang dilontarkan jurnalis CNN juga termasuk melakukan kerja jurnalistik Pasal 6 Ayat butir D yang berbunyi, 'melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum', dalam hal ini MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo," katanya melalui keterangannya, Minggu (28/9/2025).

Kemudian Pasal 18 UU Pers juga menyebutkan, “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Baca juga : Iwakum Kecam Keras Biro Pers Istana Cabut Kartu Liputan Wartawan CNNIndonesia TV

"Yang mana Pasal 4 ayat 2 berbunyi, 'terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran'. Dan ayat 3 berbunyi, :untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi'," imbuhnya.

Kata dia, sesuai kode etik jurnalistik, jurnalis wajib mendapatkan keseimbangan isi berita dan para pihak, termasuk memperoleh keseimbangan pernyataan dari Presiden Prabowo terkait MBG yang menjadi program andalannya.

Lagi pula, dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditegaskan bahwa seluruh pejabat publik, sepanjang dia menggunakan anggaran publik, tidak ada alasan untuk menutup-nutupi informasi ke publik.

Direktur LBH Pers Mustafa Layong menambahkan, pernyataan Presiden Prabowo akan memanggil pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk evaluasi program MBG merupakan upaya untuk keterbukaan publik dan bisa menjadi penyeimbang dari berita-berita keracunan yang sedang beredar di masyarakat. Terlebih, Prabowo mengatakan bahwa MBG merupakan program yang besar.

Baca juga : Iwakum Kecam Keras Pemukulan dan Intimidasi Ajudan Kapolri kepada Jurnalis di Semarang

"Kasus semacam ini bukan hanya serangan terhadap individu, tapi juga serangan terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi. Negara tidak boleh membiarkan peristiwa seperti ini berulang," katanya.

Karenanya, AJI Jakarta dan LBH Pers menegaskan bahwa praktik penghambatan kerja jurnalistik hanya akan memperburuk iklim kebebasan pers di Indonesia.

AJI Jakarta dan LBH Pers dalam pernyataan sikapnya menegaskan: Mendesak Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden meminta maaf dan mengembalikan ID Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia; Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi pejabat Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden yang mencabut ID Pers Istana DV.

Dan mengingatkan semua pihak, termasuk Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, bahwa kerja-kerja jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Segala bentuk kekerasan atau penghambatan terhadap jurnalis adalah pelanggaran hukum dan demokrasi.

Baca juga : DAHANA Tawarkan Vertex System ke Pengunjung Mining Indonesia

Berdasarkan informasi yang dihimpun AJI dan LBH Pers, Biro Istana mengambil langsung ID Istana DV di Kantor CNN pada pukul 20.00 WIB. Pasalnya pihak Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden menilai, pertanyaan itu di luar konteks agenda, sehingga memutuskan mencabut ID pers DV.

Diketahui, pencabutan ID pers itu terjadi selepas agenda kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Sabtu (27/9/2025). Prabowo tiba di Halim setelah berkunjung ke empat negara. Dalam kesempatan itu, DV bertanya soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan kasus keracunan MBG meluas. (Mal)