LampuHijau.co.id - Menyikapi polemik penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun 2020, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) memandang perlu untuk menyatakan sikap dan posisi.

"Berdasarkan pengamatan, kami simpulkan bahwa Gubernur dan DPRD tidak sungguh-sungguh berkomitmen menyejahterakan Rakyat Miskin Jakarta," ungkap Marlo Sitompul, Ketua Umum SPRI, saat demo di Balaikota pada Rabu (13/11/2019).

Ketidak seriusan ini, kata Marlo, dapat ditunjukkan oleh dua permasalahan. Pertama, belanja APBD DKI Jakarta tahun 2019 untuk program perlindungan sosial rakyat miskin mengalami penurunan. Anggaran Perlindungan Sosial pada tahun 2018 sebesar Rp1,92 triliun, turun menjadi Rp1,57 triliun pada tahun 2019.

"Kami menemukan pemborosan anggaran (RAPBD 2020), alias banyak ditemukan mata anggaran yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat miskin," ungkap Marlo.

Baca juga : Hargai Jasa Pahlawan Pemprov DKI Akan Bebaskan Veteran dari PBB

Perlu diketahui, lanjut Marlo, hingga saat ini, dari 264.788 Rumah Tangga Miskin di Jakarta, hanya 65 ribu keluarga miskin mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). Sebanyak 170 ribu keluarga mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan 40 ribu lansia mendapatkan Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

"Artinya, masih terdapat 200 ribu Keluarga Miskin yang belum menerima PKH. Dan sebanyak 94.788 Keluarga miskin belum mendapatkan BPNT," paparnya.

Kedua, masih kata Marlo, berdasarkan postur keuangan (APBD) Pemprov DKI Jakarta sesungguhnya memiliki kemampuan untuk membiayai bantuan sosial rakyat miskin.  "Masalahnya Gubernur dan DPRD Jakarta tidak memiliki keseriusan dalam mengalokasikan anggaran yang berdampak langsung kepada kesejahteraan rakyat.

Setidaknya untuk menutupi 200 ribu Keluarga Miskin yang belum menerima PKH dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp600 miliar (dengan asumsi setiap KK mendapat nilai bantuan sebesar Rp3 juta per tahun). Dan untuk 94.788 bansos BPNT dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp125 miliar," tandas Marlo.

Baca juga : Bakesbangpol DKI harus Mampu Berdayakan Masyarakat

Berdasarkan pengamatan SPRI, mata anggaran yang kami nilai boros dan perlu dikoreksi diantaranya: Pembelian Lem Aibon sebesar Rp126 Miliar, Pembelian Gunting Rumput sebesar Rp491 Miliar, Pembelian Buku Folio Rp78 Miliar, Pembelian Tenis Meja Rp8,9 Miliar. Kemudian, Pembelian Pulpen Rp579 Juta, Pembelian Tipex Rp24 Miliar, Pengadaan Thinner Rp40,1 miliar, Helm Proyek Rp34,27 miliar, Pembelian Cat Minyak Rp19,78 miliar, Cat Tembok Rp18,91 miliar, dan Kaca Bening Rp18,53 miliar, dan masih banyak lagi. Jika ditotal, ada pemborosan lebih dari Rp800 miliar anggaran Pemprov DKI Jakarta.

"Rendahnya komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam hal meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin jelas bertentangan dengan janji untuk memajukan kota dan membahagiakan warganya. Bagaimana mungkin kota Jakarta bisa maju dan bahagia warganya, bila masih ada ratusan ribu keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial dan jaminan untuk dapat tumbuh sejahtera," papar Marlo.

 

Berdasarkan temuan pemborosan dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2020, lanjutnya, SPRI sebagai organisasi yang konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat miskin, aktif memperjuangkan akses mendapatkan program perlindungan sosial untuk rakyat miskin, dengan ini mendesak DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Anies.

Baca juga : Walau Hanya Sebagai Tuan Rumah, Pemprov DKI Tetap Komit Sukseskan POPNAS 2019

"Stop Pemborosan; Perbesar APBD Bantuan Sosial Rakyat Miskin. Alihkan Anggaran  yang boros  untuk Bantuan Sosial Rakyat Miskin. Jaminan Sosial untuk seluruh Rakyat Miskin Jakarta. Libatkan Rakyat Miskin dalam Perencanaan dan Penggunaan anggaran secara partisipatif dan transparan," imbuh Marlo. (ULI)