Tolak Pembelaan Terdakwa Pencaplokan Lahan, JPU: Kasusnya Pidana Bukan Perdata

Senin, 11 Nopember 2019, 20:14 WIB
Jakarta City

LampuHijau.co.id - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menolak pembacaan nota pembelaan terdakwa pencaplokan lahan dan pemalsuan surat, Rawi Sangker. Pembelaan Rawi ditolak JPU karena semua yang diajukan tidak berdasar.

"Kami menolak surat dakwaan dan tuntutan terdakwa, karena yang kami tuntut semuanya sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta," ujar JPU PN Jaktim, Reza Murdani, Senin (11/11/2019).

Murdani menegaskan, perkara yang dihadapi terdakwa juga bukan perkara perdata, melainkan perkara pidana. Oleh karena itu, kata dia, terdakwa tidak bisa memaksakan kasus ini menjadi kasus perdata.

"Perma No. 1 tahun 1956 telah diperjelas dengan adanya Sema No. 4 tahun 1980 Pasal 16 UU No. 14 tahun 1970, di mana hakim pidana tidak terkait pada putusan hakim perdata seperti yang dinyatakan dalam peraturan," katanya.

Berita Terkait : PN Timur Vonis Terdakwa Pencaplok Lahan Rawi Sangker 1 Tahun 2 Bulan

Dengan demikian, kata Murdani, pembelaan terdakwa dan kuasa hukumnya yang meminta agar Rawi dibebaskan dan tidak terkait kasus pencaplokan dan pemalsuan sangat berlebihan dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

"Perbuatan terdakwa telah terbukti secara meyakinkan berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana yang telah kami uraikan, maka pada pin di atas, pembelaan terdakwa patut untuk ditolak," katanya.

Sebelumnya, terdakwa Rawi membacakan surat nota pembelaanya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Jumat (8/11) sore. Dalam pembelaan itu, Rawi mengaku bahwa dirinya tidak bersalah karena tidak tau apa yang selama ini didakwakan.

"Saya tidak tau surat palsu yang dituduhkan. Saya merasa tidak bersalah. Dan saya mohon dibebeskan," ujar Rawi, Jumat.

Berita Terkait : Proses Pembatalan 6 Sertifikat, BPN dan Ahli Waris Naisan bin Sainin Cek Fisik Lahan 24 m2 di Kedoya

Pembelaan juga disampaikan pengacara terdakwa, Subandi. Kata dia, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Rawi sudah seharusnya dibebaskan dari segala tuntunan perkara pidana. "Seharusnya diputus lepas dari segala tuntutan perkaranya," katanya.

Rawi Sangker merupakan mantan Dirut Taruma Indah yang menjadi terdakwa pencaplokan lahan di Jalan Rawa Kepiting, Jatinegara, Jakarta Timur. Dia mencaplok lahan milik ahli waris bernama Mad Rais serta pegawai BPN Nurwahyudi dan seorang lainya bernama Imam.

Dalam kasus ini, Rawi dikenakan pasal 266 ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 266 ayat (2) KUHP, Subsidair Pasal 263 ayat (1) KUHP, lebih-lebih Subsidair Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Salah satu ahli waris, Mad Rais mengaku tidak puas dengan tuntutan yang dibacakan. Dia meminta Majelis Hakim memutus dengan adil mengingat terdakwa sudah mencaplok dan memalsukan surat milik orang lain.

Berita Terkait : Kuasa Hukum Ahli Waris Minta Terdakwa Pencaplokan Lahan Dihukum Berat

"Tuntutannya sangat murahan. Kami minta diputus 5 tahun penjara dan tanahnya dikembalikan kepada ahli waris. Pokoknya kami tidak puas," tukasnya. (YUD)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal