Kunker ke Jakarta, DPRD Jambi Puas Penjelasan Pras Tentang Anggaran

Jumat, 8 Nopember 2019, 16:49 WIB
Jakarta City

LampuHijau.co.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berharap, legislator dari daerah bisa memberikan aksi yang sama. Yakni memberikan kritik konstruktif kepada Pemprov masing-masing.

"Terkait mekanisme pembahasan anggaran, saya menyarankan agar semua anggota komisi tidak lupa membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pembahasan anggaran," kata Pras, sapaan akrab Prasetio Edi Marsudi kepada rombongan anggota DPRD Provinsi Jambi, saat kunjungan kerja ke DPRD DKI, Jumat (8/11/2019).

Disarankan Pras, yang juga Bendahara DPD PDIP DKI Jakarta ini, agar saat pembahasan anggaran itu, anggota dewan plototin terus semua item anggaran yang diajukan pemprov. "Semua anggota komisi yang bahas KUA-PPAS harus tanda tangan berita acara. Karena  disitu kekuatan hukumnya. Kalau ada apa-apa, semua punya pegangan dan tanggung jawab.

Berita Terkait : Korps Alumni KNPI Dilantik, Pras: Pemuda Jakarta Harus Berani Ambil Risiko

Saya juga sarankan, saat pembahasan jangan bicara di luar, bahas dulu bareng-bareng. Kan belum ketuk palu. Saya juga menjelaskan kepada teman-teman dari Jambi soal e-planning dan e-budgeting," tandas Pras.

Sementara, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan, melalui kunjungan kerja atau kunker ini, ada beberapa hal yang bisa diadopsi dari DPRD DKI Jakarta. Salah satunya adalah penerapan sistem e-planning dan e-budgeting sebagai upaya sinkronisasi antara kebijakan dan program daerah antara eksekutif dan legislatif.

"Karena kita targetkan APBD Provinsi Jambi tanggal 23 bulan ini selesai. Ada beberapa hal yang bisa kami adopsi yakni sistem e-planning dan e-budgeting sesuai Undang-undang ASN Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah," jelas Edi.

Berita Terkait : Dinilai Mampu dan Bijak, Pras Kembali Ditunjuk Megawati Jadi Ketua DPRD DKI

Edi menambahkan, selain itu pihaknya juga bakal menerapkan proses pembahasan anggaran yang bersifat terbuka untuk umum. Dengan cara melibatkan civil society ke dalam parlemen.

"Kita ingin belajar bahwa pembahasan anggaran itu terbuka. Kita dengan TAPD akan melakukan sistem terbuka. Kelompok sipil atau kelompok masyarakat atau LSM akan kita undang. Jadi jangan sampai mengkritisi setelah anggaran itu keluar," ungkapnya.

Edi mengaku sangat puas atas penjelasan yang disampaikan Pras kepada 27 temannya yang kunker ke DPRD DKI. Seraya optimis hasil kunjungan mereka ke DPRD DKI bisa diterapkan di Jambi. (ULI)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal