LampuHijau.co.id - Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) DKI Jakarta mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang memilih tidak mencabut bantuan sosial (bansos) dari ribuan penerima yang terindikasi bermain judi online (judol).

Organisasi tersebut menilai, pendekatan pembinaan yang diambil pemerintah daerah lebih tepat karena menyasar akar persoalan yang bersifat psikologis dan sosial.

Ketua Rekan Indonesia DKI Jakarta Martha Tiana Hermawan mengatakan, kebiasaan bermain judol bukan semata perilaku menyimpang, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk gangguan kesehatan mental.

Baca juga : Hari Bhayangkara, Polresta Cirebon Gelar Khitanan Massal dengan Peserta 60 Anak

"Kami melihat fenomena ini sebagai persoalan kesehatan masyarakat. Banyak warga yang terjebak judol karena tekanan hidup, bukan karena mereka sengaja ingin merugikan negara," ujar Tiana, Minggu (3/8/2025).

Tiana yang akrab disapa Tian, menjelaskan bahwa dalam kajian ilmiah, judi online termasuk dalam kategori kecanduan non-zat (behavioral addiction). Dan umumnya, muncul pada kelompok masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi, kesepian, atau masalah kejiwaan.

Sebelumnya, Gubernur Pramono menyatakan, tidak akan serta-merta mencabut bansos dari sekitar 15 ribu warga yang masuk daftar penerima bantuan namun diketahui bermain judol. Dia menyebut, langkah yang akan diambil Pemprov adalah pembinaan dan pemulihan sosial melalui Dinas Sosial.

Baca juga : PT. TKG Taekwang Indonesia Salurkan 17 Hewan Kurban untuk Masyarakat Sekitar

"Kebijakan seperti ini patut diapresiasi. Karena negara seharusnya hadir bukan hanya untuk menindak, tetapi juga untuk memulihkan," kata Tian

Rekan Indonesia juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk mendukung program pembinaan tersebut, di antaranya pembentukan layanan konseling komunitas, pelatihan literasi keuangan untuk penerima bansos, serta sinergi antar-dinas seperti Dinsos, Dinkes, dan Kominfotik.

Selain itu, mereka mendorong kampanye publik tentang digital hygiene dan perlindungan warga rentan terhadap platform perjudian daring.

Baca juga : Gembok SDN Utan Jaya Dibuka, Gubernur Jabar: Kalau Keberatan ke Pengadilan

"Kita tidak bisa melawan adiksi dengan sanksi semata. Harus ada pemahaman, pendampingan, dan jalan keluar. Jika tidak, yang ada malah memperparah kerentanan sosial," ujar Tian.

Rekan Indonesia menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan lembaga lain, guna memastikan pendekatan pemulihan ini bisa dijalankan secara tepat sasaran. (ULI)