LampuHijau.co.id - Terbongkarnya usulan anggaran lem aibon sebesar Rp82 triliun oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) jadi pergunjingan banyak kalangan. Tak sedikit yang mencemooh PSI, karena sudah membuka data yang seharusnya belum bisa di-publish ke publik.

Politisi Partai Golkar, yang juga mantan anggota DPRD DKI Ashraf Ali menyebut, PSI yang diketuai Grace Natalia ini tak paham dengan mekanisme pembahasan APBD. "Jadi kalau menurut pandangan saya, PSI tak paham dengan mekanisme pembahasan APBD," katanya di Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Baca juga : Untuk Kesekian Kalinya, Terdakwa Pencaplokan Lahan Beralasan Sakit

Menurut Ashraf, PSI tidak bisa membocorkan data KUA-PPAS ke publik karena data itu masih perlu dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif. Nanti kalau sudah selesai dibahas, dan sudah menjadi peraturan daerah (perda) baru bisa dipublish.

"Jadi aturannya begini, KUA-PPAS itu dibahas dulu bersama eksekutif dan legislatif. Setelah dibahas bersama, dilanjutkan pembahasannya ke Badan Anggaran (Banggar). Setelah dibahas baru di Paripurnakan untuk jadi Perda kan. Setelah itu, dibawa ke Mendagri untuk dikoreksi. Nah, setelah dikoreksi Mendagri inilah hasilnya bisa di-publish ke publik," terangnya.

Baca juga : Cegah Korupsi di Jakarta, Inggard: Dewan Siap Kuliti Seluruh Item Uang Rakyat

Oleh karenanya, Ashraf pun harus meluruskan sikap PSI tersebut agar tidak ada kesalahpahaman. "Ini harus diluruskan, karena saya khawatir ketidakpahaman PSI soal pembahasan APBD ini bisa menyesatkan rakyat," tegasnya.

Seperti diketahui, Fraksi PSI DKI Jakarta membongkar adanya kejanggalan dalam pengajuan anggaran di APBD 2020 melalui Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta. Setelah menemukan kejanggalan dalam anggaran lem aibon senilai Rp82 miliar yang ditempatkan di Dinas Pendidikan, PSI pun menemukan pengajuan anggaran ballpoint Rp124 miliar.

Baca juga : Korps Alumni KNPI Dilantik, Pras: Pemuda Jakarta Harus Berani Ambil Risiko

"Selain anggaran lem aibon tersebut, kami juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik," kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana.

Menurut William, itu baru sebagian dari mata anggaran yang menjadi tanda tanya. PSI akan menyisir anggaran dan mempertanyakannya satu per satu. (ULI)