LampuHijau.co.id - Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berbagai lembaga negara menyelenggarakan ritual upacara untuk memperingati kelahirannya. Para pejabat negara, yang diamanahi menjaga kelestarian Pancasila, pun fasih mengeja sila demi silanya.

Namun pertanyaannya: apakah Pancasila benar-benar lahir dan hadir dalam praktik kenegaraan kita, atau justru telah lama menjadi artefak simbolik yang diperingati tanpa dimaknai?

Pancasila, yang dahulu dirumuskan sebagai dasar filosofi bangsa oleh para pendiri republik, sejatinya bukan hanya sekumpulan sila. Ia merupakan weltanschauung atau pandangan hidup bangsa Indonesia, yang bertumpu pada nilai-nilai etis, moral dan sosial-politik yang seharusnya mewujud dalam perilaku penyelenggara negara dan masyarakat.

Sayangnya, dalam praktik kekuasaan hari ini, Pancasila justru sering kali hanya menjadi jargon kosong, alat legitimasi politik, atau bahkan komoditas pencitraan.

Ucapan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" bergema di ruang-ruang formal, namun jauh dari kenyataan sosial: korupsi merajalela, kekuasaan diwariskan secara dinastik, hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, dan pejabat publik lebih sibuk menjaga kekuasaan ketimbang merawat nurani bangsa. Sila-sila Pancasila yang luhur itu kini makin kehilangan makna di tangan kuasa yang mengkhianati jiwa keluhurannya.

Baca juga : Pemilu dan Daya Hipnosis Kepemimpinan: Belajar dari SBY dan Jokowi

Dalam konteks ini, kita bisa merujuk pada pandangan Antonio Gramasi (1971) dalam karyanya "Selections from the Prison Nitebooks", yang menyatakan bahwa ideologi dominan sering kali tidak berfungsi sebagai panduan moral, tetapi sebagai alat hegemoni untuk melanggengkan kekuasaan elit.

Jika Pancasila hanya dikemas sebagai simbol seremonial tanpa aktualisasi dalam kebijakan publik dan perilaku elite, maka ia telah direduksi menjadi "ideologi dominan" yang kosong dari praksis emansipatoris.

Lebih lanjut, Erich Fromm dalam bukunya Escape from Freedom (1941), mengingatkan bahwa masyarakat modern cenderung melarikan diri dari tanggung jawab kebebasan dan moralitas menuju ketundukan pada sistem yang otoriter dan manipulatif.

Dalam konteks Indonesia, pejabat negara seringkali mengabaikan nilai-nilai dasar Pancasila karena lebih memilih kenyamanan pragmatisme kekuasaan. Ketuhanan tak tercermin dalam integritas moral, kemanusiaan dikorbankan untuk kepentingan politik, dan keadilan sosial menjadi retorika dalam spanduk, bukan kenyataan di lapangan. Padahal, nilai-nilai Pancasila mengandung etika tanggung jawab publik.

Max Weber dalam Politics as a Vocation (1919), menekankan pentingnya ethic of responsibility—etika tanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan. Seorang pejabat negara seharusnya bukan hanya memiliki etika keyakinan (berpegang pada prinsip), tetapi juga tanggung jawab atas konsekuensi dari setiap kebijakan yang diambil.

Baca juga : Pemilu Dalam Jerat Politik Biaya Tinggi

Ketika pejabat publik justru berperilaku arogan, anti-kritik, dan tidak melayani rakyat, maka itu bukan hanya kegagalan moral, tetapi pengkhianatan terhadap dasar falsafah bangsa.

Maka, peringatan 1 Juni tidak boleh hanya menjadi rutinitas seremonial. Ia harus menjadi momentum evaluatif: sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar dihidupi oleh penyelenggara negara?

Apakah Ketuhanan Yang Maha Esa sudah diterjemahkan dalam sikap anti-korupsi dan kejujuran?

Apakah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mewujud dalam sistem hukum yang adil dan berpihak pada korban?

Apakah Persatuan Indonesia masih menjadi orientasi, atau sudah digantikan oleh kepentingan elektoral dan oligarkis?

Baca juga : Partai Politik: Ramah Saat Pemilu, Amnesia Sesudahnya

Jika Pancasila hendak tetap relevan, maka pejabat publik harus menjadi teladan etis, bukan hanya komunikator politik. Pancasila bukanlah slogan, tetapi panggilan untuk praktik moral dan politik yang membebaskan, mempersatukan, dan memanusiakan.

“𝑻𝒉𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒇 𝒎𝒐𝒓𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 𝒊𝒔 𝒕𝒐 𝒈𝒖𝒊𝒅𝒆 𝒐𝒖𝒓 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔, 𝒏𝒐𝒕 𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒅𝒆 𝒔𝒍𝒐𝒈𝒂𝒏𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒊𝒑𝒔.” (Fungsi moralitas adalah membimbing tindakan kita, bukan sekadar jadi slogan di bibir) — 𝐇𝐚𝐧𝐧𝐚𝐡 𝐀𝐫𝐞𝐧𝐝𝐭, filsuf politik Jerman-Amerika, pejuang integritas di tengah banalitas kekuasaan.

Pancasila bukan milik masa lalu. Ia adalah tanggung jawab masa kini dan masa depan. Tapi ia akan tetap sunyi, jika mereka yang diamanahi untuk menjaganya justru sibuk mengebiri maknanya. Wallahu alam.

(𝐒𝐮𝐦𝐚𝐫𝐧𝐨, 𝐷𝑜𝑠𝑒𝑛 𝐹𝐼𝑆𝐼𝑃 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑀𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑𝑖𝑦𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑘𝑎𝑟𝑡𝑎 (𝑈𝑀𝐽 𝑑𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝐷𝑒𝑚𝑜𝑘𝑟𝑎𝑠𝑖 𝐼𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎 (𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑛𝑑𝑜)