LampuHijau.co.id - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) adalah dua produk otentik dari sistem pemilihan langsung pasca-reformasi. Mereka naik ke tampuk kekuasaan bukan karena keturunan bangsawan politik, tetapi karena keterpilihan rakyat melalui kotak suara.

Keduanya sama-sama lahir dari desa, berasal dari kultur Jawa yang santun dan egaliter, serta berhasil menempati kursi Presiden selama dua periode berturut-turut.

Dalam sejarah demokrasi Indonesia modern, mereka adalah simbol dari harapan rakyat terhadap perubahan dan kemajuan melalui mekanisme pemilu langsung. Namun sistem pemilu yang mestinya menjadi perwujudan daulat rakyat justru memunculkan paradoks.

SBY yang berangkat dari latar militer dan membangun partai politik sendiri tampil sebagai figur rasional-teknokratik dengan pendekatan kehati-hatian. Gaya kepemimpinannya teknokratis, cenderung konservatif, kadang lamban, tetapi stabil.

Ia tidak menipu rakyat dengan sandiwara. Ia tidak naik panggung dengan celana cingkrang, naik becak, atau pura-pura makan di warung demi kamera.

Sementara Jokowi, berlatar sipil dan meniti karier politik dari Wali Kota hingga Presiden, justru menjadi fenomena elektoral karena pencitraan "kesederhanaan", membangun narasi "orang kecil" dan "pemimpin rakyat" dan strategi komunikasi populis dengan akting luar biasa. Ia masuk gorong-gorong, naik becak, blusukan ke pasar—citra yang membius rakyat dan mereduksi substansi kepemimpinan menjadi semata-mata soal gaya.

Baca juga : Politik Wiro Sableng 212: Siasat Kekuasaan di Balik Demokrasi Elektoral

SBY meninggalkan kekuasaan dengan elegan, tanpa drama, tanpa cawe-cawe. Jokowi justru menggenggam kekuasaan sampai detik terakhir, mencampuri pemilu, bahkan memoles putranya untuk menjadi pengganti lewat jalan pintas konstitusional.

Di panggung internasional, SBY tampil sebagai diplomat yang dihormati—berpidato dalam bahasa Inggris fasih dan berwibawa, memimpin Bali Democracy Forum, dan menulis buku geopolitik.

Jokowi? Tampak kikuk di forum global, kemampuan bahasa Inggrisnya sering dijadikan parodi, lebih nyaman membuka pabrik atau blusukan di pasar-pasar yang sudah dipenuhi kamera.

Dalam relasi internasional, kita tak hanya butuh pemimpin yang blusukan di pasar lokal, tetapi juga yang bisa bicara dalam ruang-ruang elite dunia. Di sini pula kontras SBY-Jokowi semakin menyolok, meskipun di awal kemunculannya di panggung politik nasional keduanya memiliki daya hipnotis elektoral yang luar biasa.

Sayangnya, daya hipnosis itu tidak bertahan lama. Ketika kekuasaan dirasakan semakin jauh dari rakyat, dinasti politik mulai dibangun, hukum dipelintir demi kepentingan politik anak dan kolega, serta pemilu terkontaminasi praktik cawe-cawe kekuasaan, maka rakyat tersadar: harapan telah diperdagangkan.

Dalam perspektif psikologi politik, teori cognitive dissonance dari Leon Festinger menjelaskan kegelisahan moral rakyat yang merasa harapan kolektifnya dikhianati.

Baca juga : Pemilu Dalam Jerat Politik Biaya Tinggi

Sementara terhadap SBY, yang sejak awal tampil sebagai elite, rakyat tidak menaruh ekspektasi revolusioner sehingga pasca-kepemimpinan, ia tidak diburu rasa kecewa yang akut.

Dalam ranah teori kepemimpinan politik, seperti dikemukakan oleh Max Weber, Jokowi awalnya tampil sebagai charismatic leader—pemimpin yang lahir dari krisis kepercayaan publik terhadap elite lama.

Namun seiring waktu, karismanya mengalami routinization—ditransformasikan menjadi kekuasaan institusional dan dinasti politik yang justru menyerupai pola-pola lama yang dulu dia kritik.

Sementara SBY lebih menampilkan gaya legal-rational leader yang menjunjung stabilitas dan proseduralisme, meski sering dinilai terlalu hati-hati.

Apa yang kita pelajari dari dua figur ini adalah bahwa gaya personal, latar belakang, dan pilihan strategi kekuasaan sangat menentukan cara seorang pemimpin dikenang setelah masa jabatannya usai.

SBY mundur tanpa bayang-bayang, Jokowi ditinggal dengan jejak perdebatan. Di akhir cerita, rakyat tidak hanya menilai dari pencapaian kebijakan, tapi juga dari cara seorang pemimpin menanggalkan kekuasaan dengan bermartabat.

Baca juga : Partai Politik: Ramah Saat Pemilu, Amnesia Sesudahnya

Fareed Zakaria, seorang jurnalis, analis politik, dan penulis asal Amerika Serikat kelahiran India yang dikenal luas sebagai pembawa acara Fareed Zakaria GPS di CNN, serta kolumnis untuk The Washington Post menyatakan "A great leader is not only judged by how he rules, but how he let's go". (Seorang pemimpin besar tidak hanya dinilai dari bagaimana ia memerintah, tetapi juga dari bagaimana ia melepaskan kekuasaan).

Sayangnya, Jokowi tidak tahu cara mundur dengan terhormat. Ia turun panggung dengan jejak manipulasi, kontroversi, luka demokrasi. Rakyat akhirnya tersadar: mereka tidak sedang memilih pemimpin, tetapi sedang menepuk tangan untuk seorang aktor besar yang memainkan peran populis dalam tragedi konstitusi. Wallahu alam.

(𝐒𝐮𝐦𝐚𝐫𝐧𝐨, 𝐷𝑜𝑠𝑒𝑛 𝐹𝐼𝑆𝐼𝑃 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑀𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑𝑖𝑦𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑘𝑎𝑟𝑡𝑎 (𝑈𝑀𝐽 𝑑𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝐷𝑒𝑚𝑜𝑘𝑟𝑎𝑠𝑖 𝐼𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎 (𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑛𝑑𝑜)