LampuHijau.co.id - Demokrasi elektoral di Indonesia telah melahirkan sejenis makhluk politik baru: pendekar politik ala Wiro Sableng 212. Tapi jangan salah tafsir.

Ini bukan soal kesaktian dan keberpihakan kepada yang lemah, seperti dalam cerita silat; atau Gerakan 212 yang memprotes penistaan agama di masa lalu. Ini tentang strategi bertahan hidup dalam sistem politik berbiaya tinggi.

2 (dua) tahun pertama kekuasaan habis untuk 'balik modal', 1 (satu) tahun untuk realisasi program (asal ada yang bisa dipamerkan), dan 2 (dua) tahun terakhir sibuk membangun citra demi memenangkan pemilu berikutnya.

Baca juga : Pemilu Dalam Jerat Politik Biaya Tinggi

Rakyat? Seringkali hanya menjadi penonton pasif dalam siklus kekuasaan yang membius.

Politik biaya tinggi membuat jabatan politik tidak lagi menjadi ladang pengabdian, melainkan investasi. Para elite politik mengkalkulasi kekuasaan sebagaimana pebisnis menilai peluang pasar.

Dalam kerangka teori Rational Choice ala Anthony Downs, mereka adalah aktor rasional yang bergerak bukan demi idealisme, tetapi demi maksimalisasi keuntungan politik dan ekonomi.

Baca juga : Partai Politik: Ramah Saat Pemilu, Amnesia Sesudahnya

Maka wajar jika dua tahun pertama mereka habiskan untuk menutup kerugian logistik saat kampanye. Negara dijadikan ladang proyek, rakyat jadi sasaran pencitraan. Inilah wajah dari apa yang disebut Chantal Mouffe sebagai "post-politics", ketika politik kehilangan dimensi konflik ide dan visi, dan bergeser menjadi manajemen persepsi serta kontestasi modal.

Demokrasi dijalankan seperti reality show, di mana pencitraan menggantikan keberpihakan, dan jargon menggantikan kerja nyata. Rakyat disuguhi ilusi partisipasi, padahal kuasa tetap berada di tangan segelintir elite dan pemodal.

Di balik siklus lima tahunan itu, kita menyaksikan lahirnya rezim tanggung jawab semu. Mereka yang terpilih bukanlah pemimpin rakyat, melainkan operator kekuasaan yang dikendalikan oleh kontrak tak tertulis dengan para pemodal.

Baca juga : Partai Politik: Dari Penjaga Demokrasi Ke Komprador Kekuasaan

Maka jangan heran jika kebijakan lebih sering memihak kepentingan elite ekonomi daripada memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Jalan mulus ke kawasan elit jauh lebih cepat terbangun daripada sanitasi di kampung-kampung miskin.

"Politics gas become the shadow cast on society by big business." (Politik telah menjadi bayangan yang dilemparkan ke masyarakat oleh korporasi besar)—John Dewey, filsuf dan teoritikus demokrasi. Wallahu alam.

(𝐒𝐮𝐦𝐚𝐫𝐧𝐨, 𝐷𝑜𝑠𝑒𝑛 𝐹𝐼𝑆𝐼𝑃 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑀𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑𝑖𝑦𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑘𝑎𝑟𝑡𝑎 (𝑈𝑀𝐽 𝑑𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝐷𝑒𝑚𝑜𝑘𝑟𝑎𝑠𝑖 𝐼𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎 (𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑛𝑑𝑜)