LampuHijau.co.id - Wakil Ketua Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menegaskan, sebagai wakil warga Jakarta, pihaknya akan serius untuk menguliti satu per satu anggaran yang diajukan pemprov DKI.

"Ini demi mencegah dugaan korupsi dan penyelamatan uang warga Jakarta di APBD. Tak ada kompromi soal ini, dan biar masyarakat bisa menilai mana yang benar atau salah," tegas politisi Partai Gerindra ini, Kamis (31/10/2019).

Baca juga : Hadiri Syukuran 2 Tahun Pimpin Jakarta, Anies: Keberhasilan Syukuri, Kekurangan Perbaiki, Galang Kekuatan

Sebagai contoh kecil, lanjut Inggard, mencuatnya kasus pengajuan anggaran lem aibon yang mencapai Rp82 miliar masih menjadi perbincangan hangat di internal DPRD DKI Jakarta. Bahkan di rapat komisi A dalam  pembahasan KUA-PPAS, soal munculnya anggaran lem aibon sempat diperdebatkan.

Inggard menyebut, dirinya tidak kaget mendengar soal mencuatnya pemberitaan pengajuan anggaran lem aibon yang mencapai Rp82 miliar. "Kenapa kita harus kaget dan memperdebatkan? Kenapa bisa muncul pemberitaan itu? Bagi saya di zaman keterbukaan seperti saat ini, hal itu bisa saja terjadi. Apalagi data KUA PPAS kan bisa juga diambil dari hard copy (buku) KUA- PPAS yang sudah diberikan ke setiap anggota dewan," ungkapnya, di rapat Komisi A.

Baca juga : Memprihatinkan, SGY: Anggota Dewan Tak Terpilih Kok Belum Kembalikan Laptop

Dikatakan Inggard, justru dengan mencuatnya pemberitaan soal anggaran lem aibon ini bisa menjadi pembelajaran bagi dewan supaya teliti dalam menyoroti item-item anggaran yang diusulkan oleh pihak eksekutif. "Begitu pun sebaliknya, pihak eksekutif tidak bisa asal-asalan dalam mengusulkan anggaran. Karena yang dipakai adalah duit rakyat yang harus ada pertanggungjawabannya," terangnya.

Seperti diketahui, kalangan wakil rakyat Jakarta menemukan usulan anggaran yang cukup fatastis hanya untuk membeli lem aibon yang nilainya mencapai Rp82 miliar yang dialokasikan di Dinas Pendidikan DKI. Selain anggaran lem aibon ditemukan juga pengajuan anggaran  pengadaan ballpoint sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan.

Baca juga : Bertemu Dubes, Jakarta dan Palestina Jalin Hubungan Ekonomi

"Ada juga yang aneh dengan anggaran besar. Yaitu usulan pembelian beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Ini akan kita kejar terus bagaimana aslinya. Masak server semahal itu?" ujar Inggard penuh tanda tanya. (ULI)