LampuHijau.co.id - Secara normatif, partai politik adalah jembatan antara rakyat dan negara.

Dalam teori klasik Almond dan Powell tentang fungsi partai politik, disebutkan bahwa partai harus mampu mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat ke dalam sistem politik. Ia menjadi saluran komunikasi dua arah: dari rakyat ke negara dan dari negara ke rakyat.

Dalam teori sistem politik David Easton, partai politik adalah aktor yang mentransformasi 'input' berupa aspirasi publik menjadi 'output' berupa kebijakan publik yang adil dan berkeadilan sosial.

Namun teori tinggal teori. Di alam realitas, partai politik justru menjelma menjadi makhluk bermuka dua: ramah saat pemilu, amnesia sesudahnya. Mereka mendadak begitu merakyat menjelang pemilu, turun ke gang-gang sempit, masuk kampung-kampung pengap, bahkan rela berakting masuk got dan gorong-gorong.

Baca juga : Partai Politik: Dari Penjaga Demokrasi Ke Komprador Kekuasaan

Satu-satunya tujuan: mengemis legitimasi rakyat agar bisa memanen suara dan mendulang kekuasaan. Muncullah politisi vote-getter dan populist impersonator—tokoh-tokoh instan yang hanya hadir lima tahunan, lalu menghilang begitu jatah kekuasaan sudah di tangan.

Setelah suara diraup, realitas kembali ke titik nol. Rakyat tetap berkubang dalam kesulitan hidup, sementara para wakilnya menikmati udara sejuk di gedung parlemen yang megah. Mereka kini sibuk melayani lobi kekuasaan dan pengusaha besar, tak lagi mengingat janji-janji politik yang ditebar di masa kampanye.

Yang lebih tragis, banyak kebijakan yang lahir pasca pemilu justru kontra rakyat—seperti kenaikan iuran BPJS, revisi UU KPK, pengesahan Omnibus Law, hingga pengabaian hak-hak buruh dan lingkungan. Fenomena ini menunjukkan betapa jauhnya partai dari fungsi idealnya.

Mereka bukan lagi penjaga demokrasi, melainkan sekutu kekuasaan. Rakyat hanya diposisikan sebagai 'penonton legitimatif'—penting saat pemilu, tapi segera dilupakan setelahnya.

Baca juga : Bilik Suara Pemilu: Pintu Masuk Koruptor Politik

Praktik seperti ini menjadi contoh nyata dari teori 'partai kartel' (Katz & Mair), di mana partai politik tak lagi bertumpu pada basis massa, melainkan pada negara dan elite kekuasaan, menjadikannya alat pemelihara status quo, bukan penggerak perubahan.

Maka jangan heran jika kepercayaan publik terhadap partai politik terus menurun. Partai politik telah kehilangan ruhnya sebagai institusi perwakilan rakyat. Dalam situasi seperti ini, rakyat mesti bersuara, bukan sekadar mencoblos. Demokrasi tanpa kesadaran politik hanya melahirkan pemilu-pemilu kosong yang memproduksi elite yang lupa asalnya.

Larry Diamond, ilmuwan politik dari Stanford University, pakar demokrasi dan tata kelola, mengkritik realitas partai politik modern yang tidak lagi bekerja sebagai representasi rakyat, tapi lebih sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan dan membagi-bagi jabatan atau sumber daya kepada kroni-kroni politik.

Kata Diamond: "Instead of representing the people, politicial partirs have become machines for winning elections and distributing patronage".

Baca juga : Anatomi Koruptor Politik, Mengungkap Siapa Saja Pelaku Korupsi Politik: Dari Pejabat Eksekutif, Legislatif, hingga Elite Partai

(Alih-alih mewakili rakyat, partai politik telah berubah menjadi mesin untuk memenangkan pemilu dan membagi-bagikan patronase). Wallahu alam.

𝐒𝐮𝐦𝐚𝐫𝐧𝐨, (𝐷𝑜𝑠𝑒𝑛 𝐹𝐼𝑆𝐼𝑃 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑀𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑𝑖𝑦𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑘𝑎𝑟𝑡𝑎 (𝑈𝑀𝐽) 𝑑𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝐷𝑒𝑚𝑜𝑘𝑟𝑎𝑠𝑖 𝐼𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎 (𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑛𝑑𝑜)