Odong-odong Dilarang Beroperasi di Jakarta, Bisa Dipenjara & Denda 24 Juta 

Selasa, 29 Oktober 2019, 22:39 WIB
Jakarta City

LampuHijau.co.id - Dinilai berbahaya, odong-odong dilarang beroperasi di DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta pun akan menertibkan odong-odong. "Odong-odong itu pasti tidak memenuhi persyaratan teknis dan yang lain kendaraan bermotor, sementara mereka beroperasi di jalan umum. Nah, oleh sebab itu, ini perlu ditertibkan," ujar Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo.

Syafrin mengatakan pihaknya telah mengeluarkan instruksi penertiban odong-odong sejak Agustus. Selain itu, dia mengatakan akan melakukan pendataan dan pembinaan. "Saya sudah instruksikan kepada seluruh wilayah untuk melakukan penertiban odong-odong," kata Syafrin.

Berita Terkait : Triwulan III 2019, Benni: Investasi di Jakarta Tertinggi Dalam Sejarah

Bukan hanya odong-odong mobil, Pemprov DKI juga akan menertibkan odong-odong yang menggunakan sepeda. "Semuanya yang digunakan untuk mengangkut orang," ujar Syafrin. Syafrin menekankan, odong-odong dilarang beroperasi karena tak memenuhi persyaratan teknis. Hal itu juga sesuai dengan peraturan pemerintah maupun pemerintah daerah. 
"Jadi begini, odong-odong, kan sesuai UU 22 Tahun 2009, kemudian PP 55, PP 74, kemudian Perda 5 Tahun 2014, itu tidak diperbolehkan. Dalam UU 12, tiap kendaraan bermotor yang dioperasionalkan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana yang ditetapkan," ucapnya.
"Kita lihat odong-odong itu kan dari sisi kendaraan yang digunakan. Apalagi bodinya dan seterusnya. Oleh sebab itu, kita ingin menghadirkan transportasi yang selamat aman dan nyaman bagi masyarakat," lanjut Syafrin.


Lebih lanjut, di Jakarta juga pernah ada kecelakaan yang melibatkan odong-odong. Syafrin mengatakan penertiban odong-odong itu merupakan salah satu upaya agar tidak terjadi lagi kecelakaan serupa. "Di bulan Agustus itu kan kecelakaan odong-odong sekian orang (korban) di Jakarta Timur. Nah, kita tidak mau kejadian ini terjadi dan terulang. Kita harus menghadirkan transportasi yang aman," katanya.
Terlebih untuk Odong-odong sepeda motor yang dimodifikasi dengan tambahan gerbong. Jika menilik pada aturan lalu lintas, hal tersebut bertentangan. Sebagaimana ditegaskan oleh Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP M. Nasir. "Perubahan tipe apalagi dengan gandengan itu harus mendapat izin dari bengkel resmi," kata Nasir seperti dilansir dari detik.com.
Nasir mengingatkan hukuman pada kendaraan yang melakukan modifikasi seperti ini berdasarkan Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 277. Berikut bunyi dari pasal tersebut. "Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."

Baca Juga : Jelang Pilkades, Kapolresta Tangerang Minta Para Calon Tak Lakukan Pelanggaran


Supaya tidak terkena hukuman tersebut, Nasir mengingatkan untuk melakukan registrasi ulang kendaraan ke kantor polisi setelah dimodifikasi. Modifikasi pun harus berdasarkan sepengetahuan ATPM karena melakukan perubahan rangka. "Sepeda motor yang diubah harus memberitahukan ke ATPM tentang perubahan tersebut untuk mendapat perubahan bentuk. Setelah mendapatkan keterangan perubahan bentuk didaftarkan kembali ke Polri untuk mendapatkan registrasi bentuk baru," tutup Nasir.
Usahanya terancam gulung tikar, Komunitas pengusaha mobil odong-odong meminta perlindungan kepada Wali Kota Jakarta Timur terkait larangan operasi mobil tersebut. Perlindungan yang dimaksud adalah supaya mereka tetap bisa beroperasi di jalanan Ibu Kota.
Pengusaha mobil Odong-odong yang tergabung dalam Komunitas Angkutan Lingkungan Darmawisata (Anglingdarma) akan mengirim surat meminta perlindungan kepada Wali Kota Jakarta Timur M Anwar. "Kami akan bersurat ke Wali Kota Jakarta Timur. Intinya kami mengadu minta perlindungan," kata Sekretaris Anglingdarma, Muhammad Yasin seperti dilansir dari Antara, Minggu (27/10/2019).
Namun, menurut dia, surat kepada Wali Kota Jakarta Timur belum pasti kapan akan dilayangkan. Sebab, komunitas yang beranggotakan 60 pengusaha odong-odong di Jabodetabek itu masih menunggu arahan Ketua Anglingdarma, Agus Soleh. "Rekan-tekan masih menunggu ketua komunitas kembali dari kampungnya. Rencana Selasa (29/10) atau Rabu (30/10), Ketua pulang. Belum tahu kapan bersuratnya," ujarnya.
Sedikitnya dua agenda utama akan dibahas Anglingdarma bersama M Anwar saat pertemuan nanti, yakni berkaitan dengan penolakan larangan operasi atau dibina oleh pemerintah setempat. "Anggota kami resah dengan rencana larangan operasi odong-odong di Jakarta. Ini 'urusan perut' kami," ujarnya. (LHTJ/NET)


 

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal