Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Setiap kali berita korupsi politik mencuat ke permukaan, suara publik hampir seragam: "Dasar pejabat rakus!", "Orangnya memang dari sononya serakah!"
Tapi mari sejenak kita berhenti memaki, dan bertanya lebih dalam: apakah mereka korup karena jiwanya busuk, atau sistem yang membuat mereka harus ikut arus kebusukan agar bertahan? Itulah dilema klasik yang selalu muncul setiap kali skandal korupsi terbongkar.
Jawabannya tak sesederhana menunjuk hidung sang pelaku. Tentu, ada mental rakus dan serakah yang menjangkiti individu—haus kuasa, lapar uang, dan tak takut dosa.
Tapi jangan lupa, ia tumbuh subur dalam sistem politik yang mahal, transaksional, dan permisif terhadap penyimpangan. Sistem demokrasi elektoral kita, betapa pun mulianya di atas kertas, telah bermetamorfosis menjadi "pasar bebas kekuasaan"—di mana siapa yang paling tebal dompetnya, dialah yang paling mungkin terpilih demi kursi yang hanya digaji puluhan juta.
Seorang caleg atau calon kepala daerah misalnya, bisa saja awalnya lurus, tapi untuk maju ia harus menyiapkan dana miliaran. Maka ketika terpilih, bukan pelayanan publik yang jadi prioritas, tapi bagaimana menutup kerugian untuk mengembalikan modal elektoral dan menyiapkan "pundi-pundi" untuk pemilu berikutnya.
Di sinilah benih korupsi tumbuh: lewat ijon proyek, mark-up anggaran, jual beli jabatan, hingga permainan Bansos demi citra.
Lihat saja kasus suap APBD di Malang yang melibatkan puluhan anggota DPRD, atau praktik "setoran jabatan" yang merajalela di daerah-daerah. Tak semua karena niat jahat pribadi. Banyak dari mereka hanya mengikuti "aturan tak tertulis" yang telah menjadi kebiasaan sistemik: kalau ingin lolos pencalonan, bayar.
Kalau ingin jabatan strategis, setor. Kalau ingin proyek, bagi-bagi. Kalau tidak ikut arus? Siap-siap disingkirkan oleh partai, ditelikung oleh kolega, atau diganjal dari pusat. Ini bukan sekadar soal individu yang tidak jujur, tapi soal sistem yang mendorong orang baik untuk menyerah, atau ikut busuk demi bertahan.
Maka kita perlu jujur dalam berpikir: sampai kapan kita menyalahkan moral pribadi tanpa menyentuh akar permasalahan? Demokrasi tidak akan pernah sehat jika dibiarkan menjadi arena judi politik yang mahal dan brutal.
Reformasi bukan cuma soal ganti orang, tapi ganti cara kerja sistem. Biaya politik yang tinggi tak boleh dibiarkan terus menerus menjadi noda hitam dalam sistem demokrasi kita.
Baca juga : Andre Rosiade Jadi Ketum, Fahira Idris Yakin IKM Semakin Kokoh Sebagai Kekuatan Bangsa
Dalam sistem pemilu yang sehat, ongkos politik dibatasi, transparansi dijamin, partai dibiayai negara dengan akuntabilitas yang ketat, dan pemilih diberikan pendidikan politik yang benar.
Tapi hari ini, siapa yang bicara soal itu? Siapa yang serius mendorong regulasi pendanaan politik yang jujur dan adil? Ataukah kita hanya senang menonton drama OTT sambil lupa bahwa akar kejahatan itu tetap subur di ladang sistem yang tak direformasi?
Sesungguhnya, korupsi politik adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Lebih dari itu, ia adalah kezaliman terhadap tanggung jawab akhirat. Karena setiap kursi kekuasaan adalah amanah yang akan ditanya, setiap rupiah uang negara adalah titipan yang akan dihisab.
Maka mereka yang menggunakannya untuk kepentingan diri, partai, atau kampanye, bukan hanya menipu rakyat—tapi juga menantang murka Tuhan.
“𝐵𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑎𝑝𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑎𝑚𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑢𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛, 𝑘𝑒𝑚𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑚𝑏𝑢𝑛𝑦𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖𝑛𝑦𝑎 𝑤𝑎𝑙𝑎𝑢 ℎ𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑒𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑟𝑢𝑚, 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑖𝑡𝑢 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑔ℎ𝑢𝑙𝑢𝑙 (𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑒𝑙𝑎𝑝𝑎𝑛/𝑘𝑜𝑟𝑢𝑝𝑠𝑖), 𝑑𝑎𝑛 𝑖𝑎 𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑎𝑤𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑖𝑎𝑚𝑎𝑡,” sabda 𝐍𝐚𝐛𝐢 𝐌𝐮𝐡𝐚𝐦𝐦𝐚𝐝 𝐒𝐀𝐖— HR. Muslim dari Abu Humaid As-Sa’idi.
Baca juga : BCA Jadi Penyalur FLPP, Menteri PKP Optimis Capaian Program 3 Juta Rumah Tercapai
"Barang siapa yang menyembunyikan harta dari kekuasaan yang diamanahkan kepadanya, maka dia telah berkhianat, dan akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah." 𝑊𝑎𝑙𝑙𝑎ℎ𝑢 𝑎'𝑙𝑎𝑚.
(𝐒𝐮𝐦𝐚𝐫𝐧𝐨, 𝐷𝑜𝑠𝑒𝑛 𝐹𝐼𝑆𝐼𝑃 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑀𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑𝑖𝑦𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑘𝑎𝑟𝑡𝑎 (𝑈𝑀𝐽)
