LampuHijau.co.id - Demokrasi di negeri ini seolah pesta yang meriah. Gemerlap baliho, hiruk-pikuk kampanye, dan lautan janji mengalir deras menjelang pemilu.

Rakyat, dengan suara sebagai satu-satunya peluru sah yang dimiliki, berharap memilih pemimpin yang amanah. Namun, pesta itu sering kali menyisakan sisa pahit: korupsi politik yang terbungkus rapi dalam kemasan “demokratis.”

Baca juga : Menteri PKP Sukses Mediasi CEO Lippo Group James Riady dan Konsumen Apartemen Meikarta

Korupsi politik bukan sekadar mengambil uang rakyat untuk memperkaya diri. Ia adalah mekanisme tersembunyi, sistematis, bahkan kadang dilegalkan—untuk membiayai ongkos politik yang gila-gilaan. Mulai dari mahar pencalonan, mobilisasi massa, pencitraan media, hingga “pengamanan proyek” dan pembagian kue kekuasaan setelah menang.

Ironisnya, semua itu dilakukan atas nama rakyat, tapi justru merampas hak rakyat. Contohnya? Tengok saja kasus korupsi proyek e-KTP yang menyeret politisi lintas partai. Bukan hanya menggerogoti uang negara hingga triliunan, tapi juga menunjukkan bagaimana uang korupsi mengalir ke kantong kampanye, partai, bahkan untuk “jaga-jaga” saat maju ke pilpres.

Baca juga : Bank DKI Dukung Proses Hukum Terkait Korupsi Pemberian Kredit Kepada PT Sritex

Atau lihat korupsi dana bansos di era pandemi, ketika rakyat kelaparan, tapi sebagian elite justru pesta dari jatah sembako.

Korupsi politik adalah pengkhianatan yang tak kasat mata tapi mematikan. Ia menjelma dalam aturan yang disusun untuk menguntungkan elite, dalam proyek yang digelembungkan untuk disunat, dan dalam wajah pemimpin yang senyum di kamera tapi menggigit di belakang meja. Demokrasi jadi ilusi, pemilu jadi transaksi, dan rakyat tinggal mencoblos, lalu menonton pemimpinnya diadili.

Baca juga : Pemilik Unit Kondotel Bellevue Radio Dalam Gelar Aksi Protes

“𝑷𝒐𝒘𝒆𝒓 𝒕𝒆𝒏𝒅𝒔 𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒖𝒑𝒕, 𝒂𝒏𝒅 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒆 𝒑𝒐𝒘𝒆𝒓 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒖𝒑𝒕𝒔 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒆𝒍𝒚.” "Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut pasti korup secara absolut." — 𝐋𝐨𝐫𝐝 𝐀𝐜𝐭𝐨𝐧, sejarawan dan filsuf politik Inggris. 𝑊𝑎𝑙𝑙𝑎ℎ𝑢 𝑎'𝑙𝑎𝑚 (𝐒𝐮𝐦𝐚𝐫𝐧𝐨, 𝐷𝑜𝑠𝑒𝑛 𝐹𝐼𝑆𝐼𝑃 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑀𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑𝑖𝑦𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑘𝑎𝑟𝑡𝑎 (𝑈𝑀𝐽)