Buruh Tolak Kenaikan UMP 2020, Bakal Demo di 100 Kota 

Selasa, 29 Oktober 2019, 20:50 WIB
Jakarta City

LampuHijau.co.id - Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 telah sebesar 8,51 persen. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan penetapan tersebut dengan menggunakan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Namun kaum buruh menolaknya. Sebab angka ideal kenaikan, menurut mereka sebesar 10-15 persen.


Untuk memprotes kenaikan 8,51 persen tersebut Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi demo di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, hari ini (Rabu, 30/10). Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan kenaikan sebesar itu masih jauh dari angka kebutuhan hidup layak. 
Aksi demo tidak hanya di kanto Gubernur DKI, namun berbagai elemen buruh dari Banten, Jawa Barat, dan Jakarta juga akan melakukan demonstrasi di Kementerian Ketenagakerjaan pada Kamis lusa, (31/10).

Baca Juga : Jelang Pilkades, Kapolresta Tangerang Minta Para Calon Tak Lakukan Pelanggaran

"Secara bergelombang, KSPI dan elemen buruh yang lain akan melakukan aksi di 100 kabupaten/kota basis industri," kata Said Iqbal, Selasa (29/10).
Prinsipnya, kaum buruh meminta agar Peraturan Pemerintah 78/2015 tentang Pengupahan segera direvisi. Hal ini sesuai arahan dan janji dari Presiden Joko Widodo.
"Baru setelah itu melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) di pasar sebagai dasar penetapan nilai UMP/UMK," jelasnya.
Said Iqbal menegaskan, jumlah item kebutuhan hidup layak yang dipakai untuk survei adalah 78 item sesuai hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Nasional.

"Perkiraan KSPI, jika menggunakan 78 item KHL maka kenaikan UMP 2020 adalah berkisar 10 hingga 15 persen," lanjutnya.
Kenaikan UMP dan UMK tahun 2020 sebesar 8,51 sudah disampaikan pemerintah dalam Surat Edaran Menaker No.B-M/308/HI.01.00/X/2019 perihal Data Tingkat Inflasi Nasional dan PDB Tahun 2019.

Baca Juga : Tolak Pembelaan Terdakwa Pencaplokan Lahan, JPU: Kasusnya Pidana Bukan Perdata

Dalam surat edaran itu disebutkan, UMP 2020 akan diputuskan per 1 November 2019. Sedangkan UMK diumumkan pada tanggal 21 November 2019.

Dikutip dari Surat Edaran tersebut, kenaikan UMP ini berdasarkan pada data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. 
"Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2020 bersumber dari Badan Pusar Statistik Republik IndonesIa (BPS RI)," bunyi SE tersebut Kamis (17/10).
Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019. lnflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai berikut:
a. Inflasi Nasional sebesar 3,39 persen‎
b. Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Pertumbuhan PDB) sebesar 5,12 persen‎
"Dengan demikian, kenalkan UMP dan/atau UMK Tahun 2020 berdasarkan data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 8,51 persen," demikian tertulis dalam SE tersebut.(LHTJ)

Baca Juga : DFSK Resmikan 11 Dealer Resminya


 

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal