LampuHijau.co.id - Pasca dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno langsung tancap gas dengan bekerja dan bergerak cepat. Salah satu gebrakan nyata Pramono adalah mengganti sejumlah direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Bank DKI, PAM Jaya, dan PT Pembangunan Jaya Ancol.

Terobosan terbaru Gubernur Pramono adalah mendorong Bank DKI dan PAM Jaya untuk melantai di bursa melalui penawaran saham perdana (IPO) atau go public. Selain itu, langkah strategis lainnya adalah melakukan rotasi dan pelantikan terhadap 62 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pada Selasa (7/5/2025), sebanyak 59 pejabat resmi dilantik Pramono di Balai Agung. Adapun pelantikan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditunda karena keduanya masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt).

Namun pengangkatan pejabat tersebut sempat menjadi perbincangan karena didahului oleh surat Gubernur yang bersifat rahasia dengan nomor 222/KG.04 tertanggal 2 Mei 2025 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. Menurut Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto, munculnya surat rahasia ini ke ruang publik jelas menimbulkan tanda tanya besar.

Kebocoran seperti ini tidak semestinya terjadi dan patut diduga sebagai bagian dari upaya menggagalkan kebijakan Gubernur Pramono, dengan melibatkan intervensi dari pihak-pihak tertentu. “Beruntung, pejabat tersebut akhirnya dapat segera dilantik pada sore hari tadi di Balai Kota Pemprov DKI Jakarta,” kata SGY, sapaan Sugiyanto, Rabu (7/5/2025).

Baca juga : Bakal Dihadiri Pj. Gubernur Heru, Cabor Sepatu Roda DKI Optimis Juara Umum

Lalu muncul pertanyaan: Apakah Gubernur Pramono memiliki kewenangan untuk mengganti pejabat dan pimpinan BUMD sebelum enam bulan setelah ia dilantik dan sebelum dua tahun dari masa jabatan pejabat yang bersangkutan dilantik? “Jawabannya, saya tegaskan, secara hukum sah dan 100 persen bisa, karena sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Secara normatif, lanjut SGY, Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa kepala daerah dilarang mengganti pejabat dalam kurun waktu enam bulan sejak dilantik, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. “Artinya, larangan ini bersifat kondisional, bukan absolut. Jika Gubernur Pramono telah memperoleh persetujuan tertulis dari Mendagri, maka pergantian pejabat sebelum enam bulan menjabat adalah sah secara hukum,” jelas dia.

Sesungguhnya, aturan dalam UU yang melarang kepala daerah melantik pejabat sebelum lewat waktu 6 bulan setelah dilantiknya kepala daerah tersebut itu pun kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Panser S.C. Simamora yang melakukan Judicial Review ke MK melalui Perkara Nomor 2/PUU-XXIII/2025.

ASN tersebut mempertanyakan ketentuan yang melarang kepala daerah terpilih melakukan penggantian pejabat daerah dalam waktu enam bulan sejak pelantikan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Aturan lain yang melarang kepala daerah untuk mengangkat pejabat di lingkungan pemerintahannya antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 junto PP Nomor 17 Tahun 2020.

Baca juga : Lantik 12 Pejabat Baru, Bupati Cirebon: Harus Bersinergi Secara Produktif

Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut. “Pengecualian dimungkinkan berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2023, yang memperbolehkan mutasi atau rotasi pejabat pimpinan tinggi yang belum menjabat selama dua tahun penuh, dengan pertimbangan tertentu,” bebernya.

Ketentuan dalam Surat Edaran tersebut merupakan bentuk dispensasi terhadap aturan umum dalam UU ASN, yang pada prinsipnya melarang mutasi atau rotasi pejabat sebelum masa jabatan dua tahun terpenuhi. Namun, Menteri PANRB melalui Surat Edaran tersebut memberikan ruang fleksibilitas kebijakan mutasi, sepanjang dilakukan atas dasar alasan yang sah dan melalui prosedur yang tepat.

Dispensasi ini diberikan demi kepentingan akselerasi kinerja, efektivitas birokrasi, atau alasan mendesak lainnya. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2023 antara lain adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu, aturan lain yang juga menjadi rujukan dalam penerbitan Surat Edaran tersebut adalah Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sementara itu, untuk penggantian direksi dan komisaris BUMD, Gubernur juga memiliki kewenangan penuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 54 Tahun 2017.

Baca juga : Pemandangan Langka, Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Surabaya Semakin Mesra

Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan atas kekayaan daerah yang dipisahkan berhak mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris BUMD sewaktu-waktu. Ketentuan ini tentu melalui pertimbangan tertentu dan proses uji kelayakan dan evaluasi kinerja yang ketat dan transparan.

Mekanisme ini penting untuk menjamin penerapan prinsip good corporate governance dan menjaga kepercayaan publik. Karena itu, SYG bilang, penggantian pimpinan BUMD merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan dengan visi kepala daerah. Di Jakarta, di mana peran BUMD sangat vital dalam penyediaan layanan publik seperti air bersih, transportasi, dan perumahan dan lainnya.

Dalam hal ini, reformasi manajerial BUMD menjadi kebutuhan mendesak demi efektivitas pelayanan dan efisiensi pengelolaan aset daerah. “Saya meyakini bahwa kebijakan Gubernur Pramono didasarkan pada alasan objektif serta telah mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, langkah tersebut tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi juga sah secara konstitusional,” pungkasnya. (DTR)