LampuHijau.co.id - Di tengah ancaman kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, sejumlah anggota DPR RI menegaskan bahwa Indonesia tak semestinya tunduk apalagi gentar.

Pesan kuat ini disampaikan dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Kebijakan Tarif Resiprokal AS: Apa Dampak Ekonomi dan Politik Bagi Indonesia dan Bagaimana Solusinya?" yang digelar di Kompleks Parlemen, Kamis (24/4/2025).

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengkritisi sikap ketakutan terhadap kebijakan proteksionisme AS. Menurutnya, Indonesia sebagai bangsa besar justru harus menunjukkan ketegasan dalam menjaga kedaulatan ekonomi.

"Apa yang perlu kita takutkan? Kita harus mulai menanamkan kembali jiwa-jiwa patriotik," ujar Misbakhun, lantang.

Baca juga : Janda Lima Anak Bertahun-tahun Tinggal di Rumah Tak Layak Huni

Ia menilai, sanksi ekonomi seperti tarif tinggi merupakan indikasi bahwa Indonesia sedang naik kelas di mata dunia.

"Bangsa yang ditakuti akan selalu dikasih tantangan. Ini kesempatan untuk membuktikan kualitas kita. Tapi tentu saja, kita harus cerdas: hadapi dengan strategi, bukan emosional," tegasnya.

Misbakhun juga mengingatkan, efek dari kebijakan semacam ini tidak serta-merta menghancurkan ekonomi Indonesia. Ia mengibaratkan dampaknya seperti tubuh yang hanya mengalami 'sedikit meriang' akibat serangan minor. Namun pernyataan itu tak serta-merta diamini seluruh peserta diskusi.

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto justru mengingatkan besarnya ancaman terhadap sektor industri padat karya seperti tekstil dan furnitur jika AS benar-benar menerapkan tarif baru.

Baca juga : Jangan Hanya Yang Merokok, DPRD DKI Desak KJP Siswa Terlibat Tawuran Harus Dicabut

"Ada 3.840 produk kita yang saat ini menikmati tarif 0% ke AS. Kalau itu dicabut, ini bukan cuma soal neraca dagang, tapi bisa menghantam tenaga kerja," ujarnya tajam.

Data yang ia bawa menunjukkan bahwa 60 persen ekspor dari dua sektor tersebut—tekstil dan meubel—bergantung pada pasar AS. Artinya, potensi jutaan pekerja terancam.

"Tekstil menyerap hampir 4 juta tenaga kerja, furnitur sekitar 1 juta. Kalau kita gagal negosiasi, dampaknya sangat serius," ucapnya.

Meski begitu, ia masih optimis jalan diplomasi akan berhasil. Namun ia mengakui, Indonesia tidak dalam posisi untuk melakukan perlawanan langsung layaknya China.

Baca juga : Keberagaman jadi Kekuatan Indonesia, Erick Thohir Dianugrahi Warga Batak

Ekonom senior Indef Dradjad Wibowo memperluas perspektif dengan menekankan bahwa tarif bukan hanya soal ekonomi, tapi juga strategi geopolitik.

"Perang dagang Trump itu penuh muatan politik dan keamanan. Jadi kita tidak bisa melihat ini cuma dari sisi neraca perdagangan saja," jelasnya.

Ia menyoroti dilema pemerintah. Di satu sisi Indonesia perlu menyeimbangkan perdagangan dengan AS, di sisi lain upaya itu berpotensi menggoyang stabilitas ekonomi nasional.

"Defisit dengan AS 13 miliar dolar. Tapi kalau kita impor sebesar itu, surplus perdagangan Indonesia bisa habis. Akibatnya, rupiah berisiko anjlok dan BI bisa kehilangan daya tahan," pungkasnya. (Asp)