LampuHijau.co.id - Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi mempertanyakan keabsahan komponen tiket pesawat. Seperti diketahui, dalam komponen tiket pesawat terdapat tarif dasar, PPN 11 persen, dan juga airport tax, yang mana tak dijelaskan uangnya disalurkan ke mana.

Menurutnya, jika komponen-komponen tersebut tidak dijelaskan secara rinci bisa menjadi kotak pandora baru.

"Kemarin saat saya kunker ke Palembang bersama Komisi V, kita semua sudah cetak tiket dengan maskapai Garuda pulang-pergi. Dalam komponen tiket itu ketemu lah bagiannya di situ ada tarif dasar, pajak, dan PPN, termasuk airport tax. Nah, ini jadi pertanyaan kira-kira airport tax itu apakah disetor ke Angkasa Pura atau tetap berada di maskapai?" kata Mori dalam Raker Komisi V DPR RI bersama Pemerintah, Selasa (11/03/2025) kemarin.

Legislator Dapil NTB I tersebut menyatakan, bila komponen tersebut disetorkan ke Angkasa Pura, harus diberi penjelasan secara rinci. Karena penumpang tidak diberikan pelayanan oleh Angkasa Pura.

Baca juga : Terungkap Sebutan dan Harapan untuk SYL dari Pegawai Kementan

Pasalnya, bila dihitung pendapatan Angkasa Pura di Bandara Soekarno-Hatta per tahun 2024 dengan pergerakan 54.8 juta penumpang, maka total pendapatannya adalah Rp 8.8 Triliun lebih.

"Nah Kalau dihitung orang yang no show, tiket hangus karena terlambat datang dan alasan-alasan lainnya sekitar 5 persen. Maka ada dana sebesar 450 miliar lebih yang tidak jelas peruntukannya. Apakah diambil maskapai atau disetorkan ke Angkasa Pura?" terangnya.

"Belum lagi bandara-bandara kalau ditambah bandara lain se-Indonesia, saya perkirakan jumlahnya bisa Rp 2 T (triliun) lebih setahun," sambungnya.

Untuk itu, Pemerintah harus bisa memberikan penjelasan, begitu pula dengan PPN 11 persen. Ini apakah disetor ke negara atau disimpan di maskapai?.

Baca juga : Hati Hati, Penyakit Paru Bisa Menjadi Pandemi Ketiga di Indonesia

"Saya tahu kan Bapak ini baru jadi Menhub, tapi saya yakin teman-teman Pak Menhub ini tahu. Nah, komponen tiket ini uangnya lari ke mana? Terus apakah itu sah atau tidak sah? Bayangkan ini kejadian bertahun-tahun lamanya," tegasnya.

Mori pun meminta kepada pimpinan Komisi V dalam masa sidang berikutnya, untuk melakukan rapat khusus dengan pihak maskapai, Angkasa Pura, dan Kemenkeu.

"Apakah Kemenkeu terima PPN yang 11 persen tersebut dari penumpang-penumpang? Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan yang dipertimbangkan untuk dibahas lebih mendalam," tutupnya.

Sementara Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyebut, bila pimpinan Komisi V akan mendalami komponen tiket pesawat tersebut. Untuk itu, ia menegaskan bila hal tersebut akan dibicarakan dalam rapat khusus dan akan memanggil pihak terkait lalu datanya akan dikumpulkan terlebih dahulu untuk mengurai permasalahan tersebut.

Baca juga : Kapolres Cirebon Kota Bagikan Makanan Olahan Daging Kurban kepada Tahanan

"Kita dalami dulu data-datanya, dan nanti kita bicarakan di rapat khusus. Dan kita akan panggil pihak terkait. Kita kumpulkan dulu data-datanya," pungkas Lasarus. (Asp)