LampuHijau.co.id - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam mengatakan, pergantian Kapolri lebih baik secara natural. Pernyataan diplomatisnya dikemukakan menanggapi dorongan publik perihal reformasi di tubuh Polri, termasuk soal pergantian Kapolri.

"Saya sih, lebih bagus pergantiannya natural saja kayak sebelum-sebelumnya. Semua kepala kepolisian memang memiliki catatan yang baik yang positif, prestasi, maupun yang masalah. Sehingga pergantian itu menjadi sesuatu yang sifatnya natural," bebernya dalam diskusi yang digagas Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk 'Urgensi Reformasi Polri' di Jakarta, Jumat, 7 Maret 2025 malam.

Dia bilang, semua Kapolri pasti memiliki persoalan dan prestasinya masing-masing. Termasuk Kapolri saat ini, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca juga : Kapolri Listyo Lebih Paham Politik, Ray Rangkuti: Lebih Baik Diganti

Meskipun kepolisian tengah diliputi masalah, tapi Listyo Sigit telah membuat Direktorat Perlindungan Anak dan Perempuan. Terobosan Kapolri Listyo Sigit berikutnya, dengan memasukkan disabilitas dalam konteks kepolisian. Keputusan ini pun disebutnya sangat fundamental.

"Berbagai upaya perbaikan juga ada. Misalnya soal hotline, misalnya komplain soal anggota Polri yang melakukan perbuatan tercela," imbuhnya.

Karena itu, mantan Komisioner Komnas HAM ini bilang bahwa persoalan institusi Polri bukan hanya disebabkan oleh orang tertentu. Tapi jauh lebih luas, yaitu soal perbaikan struktural dan kultural, baik itu pendidikan maupun perbaikan sumber daya manusia, di institusi kepolisian.

Sedangkan mengenai apakah Kapolri perlu diganti atau tidak? Menurutnya hal itu harus diukur urgensinya. Dan ukurannya bukan cuma kebutuhan publik, tapi juga kebutuhan keorganisasian.

Baca juga : KPU Kota Depok: Tes Kesehatan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dilakukan Secara Lengkap

"Kebutuhan keorganisasian itu, begini. Kalau kita menginsyafi bahwa pentingnya posisi Kapolri dalam mengonsolidasi internal dan juga memastikan posisi kenegaraannya, ya menurut saya, biarkan itu diukur dengan sesuatu yang jauh dari skema politik," papar pria yang akrab disapa Cak Anam itu.

Ukuran berikutnya agar pergantian Kapolri dilakukan secara natural, dengan meletakkan Korps Bhayangkara sebagai kepentingan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara. Jadi, bukan atas dasar kepentingan politik praktis sesaat dengan durasi 5-10 tahunan.

"Sehingga ukuran mengevaluasi kepolisian adalah kepentingan kita bersama. Tidak kepentingan sesaat politik praktisnya," tuturnya.

Tak lupa, Cak Anam juga mengajak masyarakat terus mengontrol dan mengawasi institusi Polri. Hal ini agar kepolisian benar-benar menjadi alat negara yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Baca juga : Secercah Harapan untuk DPR RI yang Lebih Baik dan Kesejahteraan Rakyat Indonesia

"Tidak hanya bermanfaat bagi kelompok tertentu," tutupnya. (Yud)