LampuHijau.co.id - Pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menyarankan Presiden Prabowo Subianto membebastugaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hal ini ia sampaikan dalam diskusi Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk 'Urgensi Reformasi Polri' di Jakarta, Jumat, 7 Maret 2025.

Ray menilai, Listyo Sigit lebih berbakat menjadi politisi dibandingkan sebagai pimpinan penegak hukum. Pasalnya Polri di tangan Listyo, dianggap lebih banyak terlibat dalam politik praktis.

"Saya lihat, Pak Listyo ini bakat politiknya jauh lebih kuat dibandingkan bakat aparat penegak hukumnya. Karena itu, saya berharap Presiden segera membebaskan Pak Listyo dari tugasnya sebagai Kapolri agar bakat politiknya benar-benar tersalurkan," ucapnya.

Menurutnya, Listyo Sigit sangat terampil dalam memainkan isu politik yang bukan politik kenegaraan, melainkan politik kekuasaan. Kata Ray, Kepolisian di masa saat ini lebih tampak sebagai abdi dari kekuasaan, bukan abdi negara.

Baca juga : Kapolresta Cirebon Gelar Patroli Operasi Zebra Lodaya Sambil Bagikan Sembako

Dia bilang, Polri banyak terlibat atau bertugas untuk mendukung program pemerintah dibanding memastikan kemananan dan ketertiban masyarakat.

Contohnya, Polri terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis dan memantau bursa saham yang bukan tugas dan fungsinya.

Banyaknya tugas-tugas Kepolisian ini terasa di era Listyo. Sehingga ia menyarankan, Listyo menjadi pengurus partai politik yang saat ini tengah digagas Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Dia (Listyo) bersama Pak Jokowi mendirikan partai politik baru. Ketua umumnya adalah Pak Jokowi, Sekjen adalah Pak Listyo, cocok banget," Ray berkelakar.

Dirinya mengaku, telah cukup lama mendorong agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dievaluasi. Namun ia menduga, Listyo memiliki kedekatan dengan Jokowi.

Ray menyebut, Listyo saat ini masih dibutuhkan untuk menjadi titik temu antara Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi.

Baca juga : Kapolresta Cirebon Patroli Roda Dua Sambil Beri Bantuan kepada Anak Asuh Stunting

"Tapi kayaknya kalau soal Pak Kapolri ini menjadi semacam titik temu gitu. Antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini bacaan politiknya lah ya," tuturnya.

Sementara Direktur Ekskutif Amnesty International Usman Hamid mengatakan, pergantian Kapolri aspriasi soal pergantian Kapolri sudah disampaikan sejak Agustus 2024 lalu.

Katanya, Amnesty International telah mengeluarkan rilis resmi tentang represi oknum Polri terhadap warga sipil dan mahasiswa. Hasilnya, represi berbasis kekerasan itu dilakukan bukan oleh perseorangan anggota Polri, melainkan melibatkan institusi.

"Bagi kami, berlaku eksesif dari kepolisian itu bukanlah berlaku perorangan. Karena hampir menjadi pola umum. Karena tanggung jawabnya ada pada institusi. Dalam hal ini tentu institusi adalah entitas yang abstrak. Harus di konkretkan siapa? Kapolri," tegas aktivis Pro Demokrasi ini.

Kata Usman, secara organisasi, Amnesty Internasional pun telah mendesak adanya hak angket atau hak lainnya yang bersifat penyelidikan dari DPR untuk meminta pertanggung jawaban Kapolri terkait hal tersebut.

"Sayangnya, DPR-nya hingga hari ini belum mengarah ke sana. Bahkan dalam kritik masyarakat dan mahasiswa terakhir kepada pemerintah, pemerintahan Prabowo dan juga kepada kepolisian Ketua Komisi III mengatakan, 'untung ada di Polisi'. Padahal itu hanya 4 hari setelah (oknum polisi mengintimidasi) kelompok band punk Sukatani,” ucapnya.

Baca juga : Kapolresta Cirebon Perintahkan Polwan Ukir Prestasi Demi Tanah Air

Atas dasar itu, dalam pandangan Amnesty Internasional, DPR dalam hal ini kurang optimal di dalam menjalankan fungsi-fungsi kontrol dan pengawasan. "Akibatnya tidak ada koreksi yang signifikan," ujarnya.

Sementara Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam memandang semua Kapolri pasti memiliki persoalan dan prestasinya masing-masing.

Di tengah banyaknya kritikan terhadap Korps Bhayangkara, ia menyebut bahwa Kapolri saat ini juga mempunyai prestasi. Salah satunya melahirkan Direktorat Pelindungan Anak dan Perempuan.

Oleh karena itu, eks Komisioner Komnas HAM ini bilamg, persoalan institusi Polri bukan hanya disebabkan oleh orang tertentu. Tapi jauh lebih luas yaitu soal perbaikan struktural dan kultural baik itu pendidikan maupun perbaikan sumber daya manusia di Institusi Kepolisian.

"Saya sih, lebih bagus pergantiannya natural saja kayak sebelum-sebelumnya. Semua kepala kepolisian memang memiliki catatan yang baik yang positif, prestasi maupun yang masalah. Sehingga pergantian itu menjadi sesuatu yang sifatnya natural," tutupnya. (Yud)