LampuHijau.co.id - Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno dinilai perlu mewaspadai manuver pejabat yang berupaya merebut posisi strategis di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Fenomena tersebut, sudah menjadi rahasia umum di banyak pemerintahan daerah.

Hal tersebut diungkap Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto. Pria yang akrab disapa SGY ini menyebut, fenomena tersebut kerap muncul di pemerintahan yang baru saja terbentuk dan berpotensi mengganggu stabilitas dan efektivitas.

“Muncul kelompok-kelompok pejabat yang saling mendukung untuk memperoleh posisi strategis. Mereka biasanya membentuk aliansi berdasarkan kesamaan latar belakang, seperti pendidikan, almamater, atau hubungan pribadi yang telah terjalin lama. Sayangnya, praktik semacam ini dapat memicu persaingan tidak sehat yang menghambat jalannya pemerintahan,” kata SGY, Kamis (27/2/2025).

Baca juga : Pimpin Sertijab, Kombes Zain Dwi Nugroho: Pejabat Baru Agar Menyesuaikan Diri

SGY bilang, fenomena itu berpotensi terjadi di Pemprov DKI Jakarta. Indikasi adanya persaingan internal dapat terlihat dari munculnya isu-isu di kalangan pejabat maupun publik, seperti spekulasi tentang perombakan jabatan, pemecatan, atau penyebaran opini negatif terhadap pejabat tertentu.

“Manuver seperti ini umumnya berkaitan dengan perebutan jabatan strategis, seperti Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas, hingga posisi Wali Kota, Camat, dan Lurah,” bebernya.

Jabatan Sekda, lanjut dia, sering menjadi posisi yang diperebutkan karena perannya yang sangat strategis dalam mengelola birokrasi. Karena itu, masyarakat perlu turut mengawasi setiap pergerakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang menunjukkan ambisi berlebihan dalam mengejar posisi tersebut.

Baca juga : Parpol Bisa Ajukan Penggantian Pasangan Bakal Cakada Subang, Ini Loh Syaratnya!

“Jika dinamika semacam ini dibiarkan berkembang, dampaknya bisa sangat merugikan. Selain mengganggu stabilitas pemerintahan, hal ini juga dapat mengalihkan fokus dari tugas utama pemerintahan, yaitu pelayanan publik dan pembangunan Jakarta. Pada akhirnya, yang paling dirugikan adalah masyarakat,” ujarnya.

SGY menyarankan, Pramono-Rano mengambil sikap tegas terhadap ASN dan pejabat di Pemprov DKI Jakarta agar tidak terjebak dalam politik praktis yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Pemerintahan yang baru harus dijalankan dengan prinsip kolaborasi, transparansi, dan profesionalisme.

“Jika langkah-langkah ini diterapkan dengan konsisten, Pemprov DKI Jakarta akan lebih mampu mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tanpa terganggu oleh perebutan jabatan yang justru merugikan masyarakat dan tujuan utama pemerintahan,” pungkasnya. (DTR)