LampuHijau.co.id - Sekitar 500 orang massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggeruduk Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan, Jumat, 7 Februari 2025 siang.

Mereka menggelar demonstrasi untuk mengusut sejumlah kasus yang dinilai mangkrak dan terjadi di era pemerintahan Joko Widodo. Massa aksi menilai, Joko Widodo sebagai Presiden RI ketujuh, lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang ternyata juga gagal diwujudkan karena faktor hukumnya tidak dipenuhi terlebih dahulu.

Salah satunya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengutamakan kepentingan investor. Namun mengabaikan kepentingan publik atau keadilan yang lebih luas, seperti di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, Rempang, hingga Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).

Baca juga : Untuk Akurasi Tekanan Air, DPRD DKI Dukung Penuh Pemasangan Cybel Meter

Sementara dari atas mobil komando, para orator bergantian menyuarakan pendapat dan dukungan agar Polri mengusut tuntas segala kasus.

Humas ARM Devis Mamesah menjelaskan, dirinya percaya polisi mampu mengusut tuntas kasus-kasus itu. "Keinginan kami datang ke Polda agar Polri netral di dalam berbagai penanganan. Karena ke siapa lagi kita meminta perlindungan kalau bukan ke Polri?" kata Devis.

Baca juga : Jika Kembali Jadi Bupati, Ruhimat Bakal Tuntaskan Pemekaran Subang Utara

Untuk itu, massa juga meminta Polri agar tidak pandang bulu dalam menindak berbagai kasus termasuk yang berhubungan dekat dengan keluarga Jokowi.

Devis menjelaskan, sejumlah kasus tersebut selain pagar laut di Tangerang, yakni mulai dari kasus BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta), dugaan korupsi TransJakarta, dugaan korupsi dana KONI, dugaan korupsi DJKA, blok Medan, dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi untuk liburan, serta kebijakan kelangkaan gas LPG 3 kg, yang berdampak pada rakyat kecil.

Setelah itu, Devis juga meminta agar Polri dan KPK memeriksa kekayaan anak bungsu Jokowi yakni Kaesang Pangarep. Sehingga aliran dana dapat terlihat jelas dan gamblang.

Baca juga : MA Ungkap Upaya Zarof Lobi Hakim Agung Soesilo di Kasasi Kasus Ronald Tannur

"Kami juga meminta Polri untuk kembali sebagai 'Polisi Rakyat' yang independen dan berpegang teguh pada konstitusi sebagai pelindung dan pengayom yang tidak berpihak pada siapapun selain pada hukum, kebenaran dan keadilan. Bukan berpihak untuk suatu bagian atau suatu kelompok yang salah," lanjutnya.

Selain berorasi, massa juga membawa atribut demo berupa spanduk, bendera bertuliskan "Adili Jokowi" lalu ada "Usut KKN & Hukum Dinasti Jokowi".

Aksi demonstrasi ini sempat membuat lalu lintas tersendat di depan pintu Polda Metro Jaya tepatnya jalan dari arah Sudirman ke Senayan. Namun petugas kepolisian tetap siaga menjaga dan mengawal jalannya aksi damai hingga selesai. (Frk)