LampuHijau.co.id - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Hilda Kusuma Dewi menyoroti pentingnya langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan mengenai kekosongan jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Hilda, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) perlu menginventarisasi terhadap kekosongan jabatan yang masih belum terisi. Pasalnya kekosongan jabatan dapat memberikan dampak pada kualitas pelayanan publik.

Baca juga : Peduli Kesehatan Masyarakat, DAHANA Gelar Pengobatan Gratis

“Langkah pertama yang sangat penting adalah inventarisasi jabatan yang kosong. Dengan mengetahui secara pasti posisi yang belum terisi, kita dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya serta dampaknya terhadap pelayanan publik,” ujar Hilda di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Hilda menekankan urgensi percepatan proses rekrutmen dan seleksi untuk mengisi jabatan yang kosong. Ditegaskannya, tansparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam setiap tahapan seleksi.

Baca juga : Di Perlintasan Sebidang, Mobil Damkar dan Ambulans Harus Prioritaskan Kereta Api

“Kita harus memastikan rekrutmen ini dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan pejabat yang kompeten dan berkualitas,” tambah politisi PDI Perjuangan ini.

Selain itu, ia mengusulkan penguatan sistem pengembangan karir di lingkungan Pemprov DKI. Sistem tersebut perlu mencakup pelatihan, bimbingan teknis, dan program peningkatan kompetensi agar para pegawai siap menduduki jabatan strategis.

Baca juga : Direvitalisasi, Pelanggan Pasar Anyar Tetap Bisa Berbelanja dengan Nyaman di Tempat Relokasi

"Kekosongan jabatan biasanya kan terjadi karena kurangnya pengembangan karir yang jelas. Pemprov harus memberikan perhatian lebih pada hal ini agar bisa menciptakan calon pemimpin dari internal," imbuh Hilda. (ULI)