LampuHijau.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. Belum diketahui berapa pihak yang diamankan dari kegiatan dimaksud.

"Iya benar, penangkapan terhadap Pj. Walkot Pekanbaru. Tapi saya belum dapat laporan selengkapnya," ungkap Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada wartawan, Senin, 2 Desember 2024 malam.

Senada, Wakil Ketua KPK lainnya, Nurul Ghufron membenarkan adanya operasi senyap tim penyidik di Pekanbaru tersebut. Dia hanya menyebut bahwa telah mengamankan penyelenggara negara dalam kegiatan OTT.

Baca juga : Sidang Pungli Rutan KPK, Eks Wali Kota Bekasi Ungkap Ada Tahanan Telanjang Sambil Senam

"Benar, KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru, Riau. Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1x24 jam," ujarnya.

Ghufron juga meminta para awak media bersabar terkait perkara dugaan korupsi yang terjadi di Pekanbaru itu. Pasalnya, kegiatan masih berlangsung.

"Nanti setelah selesai, akan kami sampaikan kepada masyarakat," imbuhnya.

Baca juga : Bank DKI Salurkan Bantuan Kebutuhan Warga Korban Kebakaran Manggarai

Adapun Risnandar Mahiwa resmi menjadi Pj. Wali Kota Pekanbaru setelah dilantik oleh Pj. Gubernur Riau SF Hariyanto di Balai Serindit, Gedung Daerah, Kota Pekanbaru pada Rabu, 22 Mei 2024 lalu.

Pelantikan jabatannya tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 100.2.1.3-1122 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Dikutip dari laman Kemendagri RI, Risnandar masih menjabat sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Ia juga merangkap jabatan selaku Pelaksana Harian (Plh) Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum (PUM).

Baca juga : Rajin Adakan Kegiatan, Popularitas dan Elektabilitas Niko Rinaldo Kian Hari Makin Naik

Pria kelahiran Luwuk, Sulawesi Tengah pada 6 Juli 1983 ini, mengawali kariernya sebagai Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (2009). Kemudian menjadi Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (2012-2014).

Ia juga pernah menjadi Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2014-2016).

Berikutnya, ia menduduki jabatan Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2016-2018), dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2018-sekarang) serta menjadi Plt. Direktur Organisasi Kemasyarakatan (2021-2022). (Yud)