LampuHijau.co.id - Anggota DPR RI asal Papua, Willem Wandik, berharap nantinya mahasiswa Papua maupun Papua Barat yang pulang ke daerahnya masing-masing, bisa kembali.

"Memang harapan kami mahasiswa harus pulang," ujar Willem dalam 'Diskusi & Deklarasi Anti Diskriminasi Ras dan Etnis Papua', Gedung Juang '45, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2019).

Baca juga : KiosTix Ajari Mahasiswa jadi Pengusaha e-Commerce

Kembalinya mahasiswa Papua ke tanah perantauan, menurut Willem bertujuan agar studi yang mereka jalani kembali berlanjut. Namun, imbuh dia, kembalinya mahasiswa dari tanah kelahiran, harus seiring dengan hadirnya jaminan keamanan, serta tuntasnya tuntutan masyarakat Papua dan Papua Barat. Willem selaku tokoh maupun perwakilan masyarakat Pulau Papua di legislatif pusat, pun berjanji mendorong pemerintah daerah (pemda) membantu pemulangan para mahasiswa.

"Nanti kalau situasi sudah stabil, sudah aman, pasti kami akan lakukan koordinasi dengan pemda Papua untuk melihat anak-anak Papua yang tidak pulang ini, bisa kembalikan ke sini, supaya mereka bisa lanjutkan studi. Sebagai generasi penerus bangsa," tuturnya.

Baca juga : Kapolres Metro Tangerang Jamin Keamanan Mahasiswa Asal Papua di Tangerang

Seiring dengan hal itu, Willem meminta, agar ada perubahan terhadap cara pandang pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua. Pemerintah diharapkan tak lagi hanya memberikan uang kepada masyarakat maupun pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat. Tapi juga membagikan pengetahuan maupun membangun sistem bagaimana mengelola uang tersebut dengan baik, sehingga pembangunan di segala lini di kedua provinsi bisa berjalan sebagaimana mestinya.

"Persoalan Papua berbeda dengan di luar Papua. Pembangunan infrastruktur birokrasi ada hambatan, aspek kultural, geografis, akibatnya terjadi defisit infrastruktur. Sehingga, mempengaruhi inflasi, harga-harga tinggi," jelas dia.

Baca juga : Gempa Halmahera Selatan, Tim ACT Terus Berupaya Menjangkau Para Korban di Pelosok

"Sehingga, seberapa besar uang yang diberikan ke kita tidak akan pernah cukup. Jadi, yang paling penting bagaimana merubah pola pikir pemerintah pusat ke kita, sehingga akhirnya distribusi social justice (keadilan sosial) bisa berjalan dengan baik," imbuh mantan Bupati Puncak itu. (RIZ)