LampuHijau.co.id - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) meluncurkan sebuah buku yang bisa dijadikan pedoman untuk para kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Buku yang berjudul Kepemimpinan Pemerintahan ini berisi tentang panduan panduan untuk para pemimpin.

Buku setebal 500 halaman ini juga mengupas tentang perbedaan pemimpin di perusahaan, pemimpin di lingkungan hingga pemimpin pemerintahan mulai dari Gubernur hingga kepala Desa.

Baca juga : PN Jaksel: Kaesang Ajukan Surat Permohonan Untuk Nyalon Wagub Jateng

Bahtiar Baharuddin, selaku ketua umum MIPI mengatakan buku Kepemimpinan Pemerintahan merupakan buku ketiga yang sudah diluncurkan oleh MIPI. Buku pertama berjudul Buku Putih Pemerintahan telah diterbitkan sebelumnya. Kemudian buku kedua berjudul Etika Pemerintahan. "Saat ini buku yang diluncurkan berjudul Kepemimpinan Pemerintahan, memang berat berat semua buku ini, tapi kita yakin ini akan menjadi warisan untuk penerus bangsa dalam menjalankan pemerintahan," ucap pria yang menerima penghargaan dari Tempo terkait pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana ini.

Sementara Ketua Dewan Penasehat MIPI, Ryas Rasyid mengatakan, saat ini banyak pemimpin lembaga pemerintahan berasal dari partai Politik. Dominasi para pemimpin dari partai politik tentu membuat keseimbangan pemerintahan terguncang. Untuk mengatasi ketimpangan ini maka para staf birokrat profesional harus bisa maju ke depan agar kepemimpinan pemerintahan bisa seimbang.

Baca juga : MK Kandaskan Kaesang Nyagub, Melawan Putusan PTUN soal Umur Calon Kepala Daerah

"Karena jika pemimpin dari partai Politik berkuasa dan membuat kebijakan yang salah, namun para birokrat tidak kuat dan hanya mencari aman, maka yang terjadi adalah kebijakan yang merugikan bagi masyarakat," ucap Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri ini.

Lebih lanjut Ryas mengatakan kebijakan yang merugikan masyarakat bisa dianulir jika para birokrat kuat. "Artinya harus ada komunikasi yang baik antara pemimpin dari partai politik dengan para birokrat. Celakanya, para pemimpin dari partai Politik ini biasanya berada di pucuk pimpinan. Dan sudah otomatis pucuk pimpinan harus ditaati. Inilah yang harus dimengerti para birokrat," ujarnya.

Baca juga : Bank DKI Salurkan Bantuan Kebutuhan Warga Korban Kebakaran Manggarai

Dalam buku ini dibahas secara gamblang bagaimana pemimpin daerah bisa menjalankan pemerintahan dengan berjalan bersama pemimpin dari partai politik. "Keberhasilan pemimpin pemerintahan dalam menjalankan tugasnya akan berdampak positif bagi masyarakat yang dipimpinnya. Untuk itu, buku ini bisa menjadi referensi bagi para kepala daerah," ujar Ryas.(wong)