LampuHijau.co.id - Beberapa hari yang lalu, beredar voice note dari Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin. Voice note ini merupakan tanggapan terhadap rekaman suara dari kandidat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang juga sempat beredar di publik, terkait tenggat waktu kepastian pencalonan di Pilgub Jakarta.

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto dalam analisisnya menilai, voice note Khoirudin, menjawab sejumlah poin terkait tenggat waktu tiket pencalonan Anies. Dari penjelasan Khoirudin tersebut, SGY menilai jika PKS Jakarta berbaik hati kepada Anies.

Baca juga : Polda Metro Jaya Kerahkan 88.375 Personel untuk Amankan Pilkada

“Sejak awal, PKS rela mengalah dengan memilih posisi calon wakil gubernur Jakarta dan memberikan posisi calon gubernur kepada Anies. Padahal, PKS adalah pemenang pemilu di Jakarta dengan perolehan 18 kursi DPRD DKI Jakarta,” kata SGY, sapaan Sugiyanto, Rabu (14/8/2024).

Menurut SGY, sangat logis jika PKS ngotot agar kadernya maju sebagai cawagub mendampingi Anies di Pilkada Jakarta 2024. Selain itu, logis juga jika PKS minta Anies mencari dukungan partai lain, seperti NasDem dan PKB, guna memenuhi syarat minimal dukungan 22 kursi DPRD DKI Jakarta.

Baca juga : Ditangkap Tanpa Perlawanan, Pelaku Penganiayaan Balita di Depok Mengaku Khilaf

“Sesungguhnya PKS telah memberikan dukungan penuh kepada Anies sebagai capres 2024 beberapa bulan lalu. Ini menunjukkan komitmen dan dukungan PKS kepada Anies dalam skala yang lebih besar dan penting,” ujarnya.

SGY bilang, pilpres memiliki dampak yang jauh lebih luas dan signifikan dibandingkan dengan pilkada, sehingga dukungan tersebut sudah mencerminkan penghargaan tertinggi terhadap kapabilitas dan visi Anies. Karena itu, lanjut dia, jika PKS memutuskan membatalkan atau tidak mengusung Anies sebagai cagub DKI Jakarta karena Anies belum mendapatkan kepastian dukungan tambahan dari partai lain, maka PKS DKI Jakarta tak bisa disalahkan.

Baca juga : Kombinasi Anies-Pras, Pasangan Paling Ideal di Jakarta

“Ini tidak dapat dianggap sebagai pengkhianatan. Selain itu, dalam konteks politik yang dinamis, setiap partai memiliki strategi dan kalkulasi tersendiri yang harus diperhitungkan,” pungkasnya. (DTR)