LampuHijau.co.id - Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto bersama Pangdam Jaya, Mayjen TNI Mohamad Hasan, memimpin apel gelar pasukan Ops Mantap Praja Jaya 2024 dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2024. Apel digelar di Lapangan Satlat Korbrimob Polri pada Selasa (13/8).

Karyoto mengatakan, bahwa Ops Mantap Praja Jaya bakal digelar selama 140 hari sejak 14 Agustus hingga 31 Desember. Terdapat 88.375 personel gabungan yang terdiri dari unsur Kepolisian, TNI dan Linmas yang bakal dikerahkan untuk melakukan pengamanan.

"Keseluruhan personel yang dilibatkan akan tersebar ke dalam 31.963 TPS yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hal ini dilaksankan guna mengamankan Pemilukada dengan tujuan terciptanya keamanan, kelancaran, ketertiban," kata dia.

Berita Terkait : Polda Metro Jaya Musnahkan Barang Bukti Narkoba dari 247 Pengedar dan 213 Pemakai

Lebuh lanjut Karyoto menilai Pilkada 2024 bakal menjadi tantangan untuk membuktikan kematangan demokrasi Indonesia. Dia juga menilai bahwa Pilkada 2024 di wilayah hukum Polda Metro Jaya bakal begitu kompleks, sebab digelar secara serentak dengan melibatkan jumlah pemilih yang besar.

Adapun di wilayah hukum Polda Metro Jaya, terdapat 3 pemilihan Gubernur yakni Gubernur Jakarta, Gubernur Jabar dan Gubernur Banten. Kemudian, terdapat 4 pemilihan Walikota yakni di Walikota Depok, Walikota Tangerang Selatan, Walikota Tangerang dan Walikota Bekasi.

Lalu, ada tiga pemilihan Bupati yakni Bupati Bogor, Bupati Bekasi, dan Bupati Tangerang. "Pemilukada 2024 yang dilaksanakan di wilayah hukum Polda Metro Jaya cukup kompleks," imbuhnya.

Berita Terkait : Oknum Wedding Organizer Tipu Pelanggan Hingga Rp 2 Miliar

Karyoto pun mengamanatkan kepada para personel untuk segara melakukan langkah antisipasi di wilayah yang dinilai rawan. Di sisi lain, wilayah yang dinilai tak dinilai rawan pun harus bersiaga dengan melakukan mapping potensi konflik.

Jika terjadi konflik yang mengganggu Kamtibmas pengerahan kekuatan pun harus dilakukan secara tepat sesuai aturan. "Terus lakukan mapping potensi konflik sosial secara detail di wilayahnya masing-masing, dan selesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalah," tuturnya.

Selain itu, Karyoto mengimbau personel mengantisipasi bencana alam dengan rutin berkoordinasi secara rutin ke BMKG dan BPBD. Selanjutnya, tindak terorisme pun harus diantisipasi oleh personel.

Berita Terkait : Pria Tanpa Nyawa Ditemukan Terlentang di Kamar Hotel

Sebab, pada Pilkada 2019 lalu, terdapat 6 aksi teror yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. "Hal ini tidak boleh terjadi pada Pemilukada 2024 di wilayah hukum PMJ sehingga kita bisa memastikan tidak ada kejadian teror sekecil apapun pada pemilu kada 2024," papar dia.

Selain itu, Karyoto mengimbau kepada personel agar mengedepankan rasa tanggung jawab dan bersikap humanis dalam melaksanakan pengamanan. Kemudian, apabila terjadi tindak pidana Pemilu, para personel harus berkoordinasi dengan berbagai unsur yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

"Kedepankan komunikasi publik dan upaya cooling system agar masyarakat berpartisipasi penuh dalam mendukung penyelenggaraan Pemilukada 2024 dan terhindar dari polarisasi. Lalu, tingkatkan sinergitas dan soliditas antara seluruh personel pengamanan maupun stakeholder terkait karena hal tersebut kunci utama keberhasilan operasi," pungkasnya.(FrK)