LampuHijau.co.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata berharap, pihaknya sukses melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebagai bentuk hiburan kepada masyarakat.

Hal itu ia ungkapkan merespons pertanyaan wartawan, apakah lembaga antirasuah bakal gencar menggelar OTT demi memoles citra lembaga yang merosot tajam menyusul hasil survei Litbang Kompas.

"Ya okelah OTT, ya syukur-syukur lah kalian dapat nanti kan, ya buat hiburan, 'ting...', buat masyarakat senang," kelakar Alex kepada para wartawan di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Juni 2024 petang.

Dia membeberkan, pemberitaan terkait OTT yang dilakukan sangat memengaruhi persepsi publik. Pasalnya saat survei digelar beberapa saat usai OTT, citra KPK pun meroket tajam. Hasil yang berbanding terbalik jika lama tak melakukan OTT. Komisi antirasuah justru dinilai tak bekerja, sehingga nilainya anjlok.

Di samping itu, Alex mengakui bahwa saat ini pihaknya melakukan tangkap tangan. Menurutnya, para pelaku korupsi makin cerdas dan telah mempelajari cara kerja KPK, yang membuat mereka lebih hati-hati.

Baca juga : Kasdi Sebut Alex Marwata KPK Minta SYL Bantu Kampungnya

Dia juga menyebut, tindakan penyelidik OTT pasif. Karena cuma menunggu hasil penyadapan, sehingga kurang efektif.

Adapun orang-orang yang kena OTT, imbuhnya, adalah yang sedang sial. Alhasil transaksi korupsi yang dilakukan, baik dengan bahasa isyarat maupun vulgar, dapat diendus KPK.

Alex mengakui, saat ini pihaknya telah melakukan penyadapan terhadap lebih dari 500 nomor handphone (hp) alias telepon seluler milik para pejabat negara.

"Berapa puluh penyelenggara pejabat negara kita sadap (nomor hp-nya), zonk isinya. Kan gitu kan," sebutnya.

Sementara saat ini, lanjut dia, pihaknya tengah fokus memburu kasus-kasus dengan nilai kerugian keuangan negara yang fantastis. Karena dari kasus besar itulah, maka nilai pemulihan aset atau asset recovery yang diterima negara juga besar.

Baca juga : Berlangsung Meriah, Malam Puncak HUT Kota Tangerang Ke-31 Sukses Menghibur Masyarakat

Dia menyebut, korupsi dengan nilai fantastis tersebut umumnya terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan di lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki anggaran besar juga.

"Itu yang kita fokus ke sana," ujar Alex.

Diketahui, berdasar hasil survei Litbang Kompas pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024, KPK hanya mendapat angka positif sebesar 56,1 persen. Sedangkan sebanyak 33,4 persen lainnya menyatakan buruk, dan sisanya sebesar 10,5 persen tidak tahu.

Terakhir kali KPK menggelar OTT di Sidoarjo, Jawa Timur terkait pemerasan atau pungutan liar insentif di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo pada 25 hingga 26 Januari 2024. Perkara ini pun akhirnya menyeret Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, yang sebelumnya sempat lolos dari OTT.

Bahkan, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengakui, OTT Sidoarjo tidak sempurna. Bahkan dianggap lambat penanganannya dalam menetapkan pihak-pihak yang terlibat sebagai tersangka.

Baca juga : Polresta Cirebon Bersama Pemkab Gelar Gerakan Pangan Murah Bagi Masyarakat

"Kenapa ini OTT kok lambat? Perlu kami jelaskan bahwa tidak sempurna. OTT yang sekarang (kasus Bupati Sidoarjo) ini tidak sempurna," aku Asep Guntur dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Mei 2024.

Asep menambahkan, ketidaksempurnaan itu lantaran seluruh pejabat yang telah dibidik KPK tidak dapat ditahan saat itu. Lantaran dalam OTT tersebut pihaknya hanya menahan satu tersangka.

"Sehingga cara yang kita kembangkan dalam penyidikan itu dari luar ke dalam. Atau cara kalau orang bilang itu cara makan bubur. Jadi, dari pinggir dulu baru kita ke tengah. Jadi, kita kumpulkan dari luar dulu, baru ke dalam," sambungnya mengilustrasikan alur penyidikan.

Karenanya, ada proses-proses yang harus dijalankan dalam penyidikan perkara dugaan rasuah Bupati Sidoarjo ini. "Tapi alhamdulillah, berkat bantuan dari rekan-rekan dan masyarakat, ini bisa kita selesaikan," ungkapnya. (Yud)