LampuHijau.co.id - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengatakan bahwa elektabilitas Anies Rasyid Baswedan untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta yang tertinggi di antara sejumlah nama potensial calon gubernur lainnya. Paloh menegaskan pernyataannya itu di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6/2024) dengan mengacu pada hasil survei sejumlah lembaga.

Menurutnya, menghadapi Anies di Jakarta ini memang menjadi tantangan tersendiri. Pernyataan Paloh tersebut sepertinya benar, sebab jika merujuk hasil survei Proximity Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan berada pada posisi teratas dengan 18,50 persen. Sedangkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berada di posisi kedua dengan 14 persen, diikuti oleh Ridwan Kamil pada posisi ketiga dengan 12,50 persen.

Terkait tingginya elektabilitas Anies di Jakarta tersebut, muncul dugaan kemungkinan hal ini terjadi karena adanya kesalahan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Setidaknya ada tujuh kesalahan Pj Gubernur Heru. Pertama, lambatnya penyegaran atau pergantian pejabat dari era Anies di semua tingkatan pemerintahan.

Dalam konteks ini banyak pejabat yang diangkat oleh Anies yang masih belum diganti. Kedua, Pj Heru diduga enggan mengganti pejabat penting pada Eselon II yang diangkat oleh Anies. Jabatan ini terutama pada posisi strategis seperti Kepala Dinas, Kepala Badan, Walikota, Bupati, dan para Asisten Sekretaris Daerah (Sekda).

Berita Terkait : Soal Masalah Jakarta, Pras Beri Masukan Kepada Pramono-Rano

Ketiga, diduga melibatkan pengangkatan kembali atau pengukuhan pejabat eselon dua yang sebelumnya diangkat Anies pada jabatan yang sama. Meski Pj Heru melakukan penyegaran terhadap 404 dan 388 pejabat pada akhir Desember 2023, pelantikan 792 pejabat ini dianggap masih kurang memadai karena masih banyak pejabat yang perlu diganti dalam jumlah besar.

Sebagai contoh, Ahok pernah melantik 2000 pejabat di Monas pada 2 Januari 2015. Selain itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (Soni) juga pernah melantik 5.038 pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, pada 2017. Keempat, diduga melibatkan keterlambatan dalam penggantian direksi dan komisaris yang diangkat oleh Anies di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Posisi jabatan yang perlu diganti mencakup Perusahaan Umum Daerah (Perumda), Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), dan lembaga-lembaga lainnya. Sampai saat ini diduga kuat masih banyak pejabat BUMD tersebut yang diangkat Anies. Kelima, Pj Heru diduga enggan menangani dugaan keberadaan kekuatan kelompok pejabat yang sebelumnya diangkat oleh Anies.

Dalam hal ini, mereka diduga terus berupaya mempertahankan kepentingan dan jaringan Anies di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Keenam, minimnya upaya Pj Heru dalam membongkar tuntas dugaan kasus-kasus korupsi yang terjadi selama pemerintahan Anies. Terakhir, kurangnya upaya transparansi untuk membuka dugaan penyimpangan kebijakan yang terjadi selama pemerintahan Anies.

Berita Terkait : 3 Alasan Anies Baswedan Gagal Diusung PDIP di Pilkada Jakarta

Ketujuh faktor dugaan tersebut menjadi faktor penting dalam tingginya elektabilitas Anies di Jakarta, terlihat masuk akal. Kuat dugaan pejabat-pejabat yang diangkat Anies mungkin memberikan dukungan diam-diam kepada Anies pada saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Bahkan mungkin sampai saat ini tetap masih terus memberikan dukungan kepada Anies, termasuk kemungkinan untuk Pilgub Jakarta 2024.

Mereka mungkin merasa utang budi. Sehingga melakukan kapitalisasi untuk mendukung Anies, termasuk dalam urusan merekrut karyawan non ASN atau honorer di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Selanjutnya, kemungkinan mereka memanfaatkan jaringan, baik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta maupun di masyarakat.

Faktor ini diduga menjadi penyebab tingginya elektabilitas Anies di Jakarta. Bahkan saat Pilpres 2024, Anies memperoleh 2.653.762 suara atau 41,07 persen. Beda tipis dengan Prabowo Subianto yang memperoleh 2.692.011 suara atau 41,67 persen. Untuk itu, sebaiknya Pj Heru segera mengambil tindakan dalam banyak hal.

Yang terpenting, Heru harus segera melakukan penyegaran dan pergantian pejabat, khususnya eselon dua, dengan sistem merit, termasuk pada BUMD dan instansi lainnya. Tindakan ini penting dilakukan sebelum pelaksanaan Pilgub Jakarta pada November 2024.

Berita Terkait : Ketimbang Anies, PDIP Disarankan Usung Ahok di Pilkada Jakarta

Nama-nama personal yang diangkat selama pemerintahan Anies dan perlu segera diganti sudah banyak diketahui publik dan menjadi rahasia umum. Proses penyegaran ini harus dilakukan dengan cepat dan transparan, mengingat publik menantikan kejelasan terkait kebijakan manajemen pemerintahan di Pemprov DKI Jakarta. (*)