LampuHijau.co.id - Walikota Jakarta Pusat membuka acara kegiatan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di kawasan Lokasi Sementara (Loksem), Rabu (25/10/2023).

Dalam kesempatan tersebut Dhany Sukma mengungkapkan beberapa modus pungutan liar yang terjadi di beberapa loksem. Salah satunya dengan cara menitipkan harga dari tiap item barang dagangan para pelaku UMKM.

Dhany mencontohkan salah satu Loksem di Jakarta Pusat ada yang menitip harga. Jika harga kopi Rp3.000 dinaikkan Rp.1.000 total menjadi Rp4.000.

Baca juga : Terdakwa Korupsi BTS Ungkap AQ dari BPK Adalah Achsanul Qosasi

"Kelebihan Rp1.000 tersebut nantinya harus disetor ke salah satu orang di loksem tersebut," ujar Dhany Sukma saat membuka acara sosialisasi.

Selain itu jenis pungli lainnya adalah kepemilikan kios kios loksem yang hanya dimiliki oleh satu orang. Sementara orang yang memilikinya tidak ada di Jakarta. Dirinya hanya menerima uang setoran dari penyewaan kios.

"Hal seperti ini sudah harus dihilangkan di Jakarta Pusat," ucap mantan Kadis Dukcapil ini.

Baca juga : Walikota Serang Sambut Baik Usulan DPRD Untuk Evaluasi Pengelolaan PIR

Kepada para peserta sosialisasi, Dhany mengatakan bahwa sejatinya UMKM merupakan sebuah gerakan yang harus dilakukan dengan cara pandang pembangunan. Artinya UMKM harus bisa berkembang tanpa embel embel bisnis.

Menurut Dhany UMKM merupakan pilar utama ekonomi nasional. Untuk itu UMKM tidak boleh hanya menguntungkan seseorang atau salah satu kelompok.

"Seharusnya loksem menjadi media bagi pelaku UMKM berkembang. Ketika sudah berkembang bisa melanjutkan secara komersil. Sehingga tempatnya bisa digunakan pelaku UMKM yang masih mengantri untuk mendapat kesempatan berjualan di lokasi sementara," ucap Dhany.

Baca juga : Tiga Bulan, Polresta Cirebon Bongkar 29 Kasus Narkotika dengan 33 Tersangka

Sementara itu panitia pelaksanaan sosialisasi saber pungli Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanko) Kota Administrasi Jakarta Pusat M. Nirwan mengatakan, acara ini merupakan bentuk komitmen Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan pengelolaan pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari pungutan liar.

“Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk membangun pemahaman bersama stakeholder. Terutama dalam mewujudkan loksem yang bebas dari pungutan liar di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat,” ujarnya.

Nirwan berharap partisipasi aktif dari semua pihak yang berkepentingan dalam sosialisasi ini. “Kami berharap dengan kegiatan ini seluruh pihak dapat secara aktif berpartisipasi memberantas korupsi dan pungutan liar sehingga loksem bebas dari pungutan liar,” tandasnya.(Wong)