Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Kasus dugaan pemerasan, pencemaran nama baik, hingga penyalahgunaan kekuasaan oleh pengurus RW 11 Komplek Permata Buana menemukan fakta baru, yakni dugaan tanda tangan palsu.
Terhadap itu, Majelis Hakim kemudian memeriksa Sekretaris RW 01 Fauziah, Ketua RT 04 Dariyanto, hingga mantan Ketua RW 11 Aprililiana. Ketiganya diperiksa secara terpisah dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (23/8/2023).
Dalam pemeriksaannya, Dariyanto ikut diperiksa lantaran ikut menandatangani keputusan bersama mengenai permintaan uang untuk renovasi rumah warga hingga proses perizinan.
"Tapi saya tidak merasa menandatangani surat pernyataan keputusan itu,” kata Dariyanto, yang sebelumnya telah diambil sumpah.
Baca juga : MA akan Periksa dan Pertimbangkan Ulang Soal Putusan-putusan Terkait Kasus BLBI
Dariyanto mengaku janggal dengan temuan ini. Sebab sebagai Ketua RT, dirinya sangat tidak mungkin untuk meribetkan warganya apalagi menyepakati aturan itu. Hal berbeda diungkapkan Fauziah.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian menemukan adanya dugaan pungli yang sebelumnya dibantah oleh keempat terdakwa. Fakta itu terungkap usai ketiga Hakim dan JPU mencecarnya.
“Jadi, uang ditransfer Candy untuk biaya jaminan?” tanya JPU.
“Tidak, Bu Candy belum transfer. Sebab yang ditransfer itu ke rekening kepengurusan. Nama sama, beda nomor,” tegas Fauziah.
Pernyataan Fauziah kontras dengan pernyataan Kuasa Hukum terdakwa pada sidang kedua, yang menyatakan bila permintaan uang kepada Candy dan Johan sebagai biaya jaminan renovasi rumah.
Hal berbeda diungkapkan Apriliana, mantan Ketua RW 01, yang kaget dengan adanya pungutan untuk renovasi rumah. Sebab, saat dirinya menjabat pada 2014-2017, hal itu tidak ada.
“Kami murni hanya ada iuran. Itu pun ada beberapa warga yang menolak bayar. Tapi setelah kami dekati secara persuasif, akhirnya mereka membayar juga,” katanya.
Seperti diketahui, empat pengurus RT 01 RW 11 Kompleks Permata Buana, Kembangan, Jakarta Barat, yaitu Benni Octafian Jacup, Satrio Budi Utomo, Amir Hasan, dan Hendra Santoso menjalani sidang sebagai terdakwa sejak awal Agustus 2023 lalu. Mereka diduga melanggar pasal 368 ayat (2) KUHP atau kedua, pasal 335 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Baca juga : Warga Mengeluhkan Layanan Badan Pertanahan Nasional Tangsel
Hal itu terungkap usai warganya, Candy dan Johan, melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Barat. Keduanya menuding, keempat terdakwa melakukan sikap diskriminatif dan pungli saat pembangunan rumah mereka. (Yud)
