LampuHijau.co.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur berkomitmen pengelolaan aset dan keuangan lebih baik lagi. Hal itu ditandai dengan pelaksanaan Rekonsiliasi Aset, Rekonsiliasi Belanja, dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester 1 Tahun Anggaran 2019 Kota Administrasi Jakarta Timur, di Ruang Serbaguna Blok C Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Senin (8/7/2019).

“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan aset dan keuangan di wilayah Jakarta Timur lebih baik lagi ke depannya,” kata Sekretaris Kota Jakarta Timur Usmayadi, Senin (8/7).

Baca juga : Bamsoet Harap Perebutan Kursi Ketum Golkar Damai

Dalam kegiatan ini, Usmayadi didampingi oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Jakarta Timur Alawi, Kepala Suku Badan Pengelola Aset Kota Administrasi Jakarta Timur Ireni, dan Kepala Suku Badan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur Iwan. =

"Saya minta seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Jakarta Timur memiliki komitmen dan bersungguh-sungguh dalam mengelola aset dan keuangan secara akuntabel," tegasnya.

Baca juga : Pemkot Bekasi Teken PKS Bidang Kesehatan Dengan LSM Bina Masyarakat Peduli

Sementara, Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan kesepakatan penyusunan laporan keuangan semester 1 Tahun Anggaran 2019. Penyusunan laporan akan dilakukan secara serentak pada tanggal 19 Juli Tahun 2019. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 dan 2018 diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

"Ini menjadi cermin keberhasilan aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik," katanya.

Baca juga : Penegakan Perda Penting untuk Tangani Urbanisasi

Menurutnya, Opini WTP memberikan pengaruh besar terhadap kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Khususnya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. "BPAD dan BPKD Provinsi DKI Jakarta telah membangun dan terus mengembangkan sistem pengelolaan aset dan keuangan secara terintegrasi. Ini dilakukan untuk membantu penyajian pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk berupaya mengelola aset dan keuangan pemerintah daerah secara akuntabel," tandasnya. (AZS)