LampuHijau.co.id - Senator DKI Jakarta Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni mengatakan, program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program pemerintah yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah/negara hadir melindungi warganya. Kalau warga bekerja, akan mendapat perlindungan dari pemerintah/negara melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Namun menurut, Sylviana Murni, persoalan mendasar adalah masih banyak masyarakat belum memahami secara utuh program, manfaat dan kemudahan apa yang didapat kalau ikut serta jadi BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan masyarakat banyak yang belum mengetahui kalau BPJS Ketenagakerjaan itu berbeda dengan BPJS Kesehatan.

"Makanya sebagai senator saya mencoba memfasilitasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta. Karena saya punya tanggungj awab dan kewajiban untuk menyosialisasikan kepada masyarakat pekerja, terkait kemudahan dan besarnya manfaat yang didapat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baca juga : Beda Pilihan Saat Pilkades, Warga Desa Batusari Diingatkan Agar Jaga Kamtibmas

Sehingga ke depannya, seluruh masyarakat pekerja formal, informal dan pekerja rentan khususnya di DKI Jakarta terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya, agar mereka mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudahannya banyak. Di antaranya, proses pendaftaran cepat dan mudah, iuran murah hanya membayar Rp16.800,- per bulan per orang peserta akan mendapat manfaat yang cukup besar," kata Sylviana Murni di Jakarta, Minggu (25/6/2023).

Sylviana mengatakan, sebagai senator dapil DKI dirinya turut berkewajiban memfasilitasi sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI karena merupakan salah satu tanggung jawabnya. ”Bayangkan, hanya membayar Rp16.800, kok bisa men-cover pemulihan kecelakaan kerja tanpa batas biaya,” ungkapnya.

Bahkan Sylviana murni terheran-heran melihat langsung manfaat tunai untuk ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai angka Rp7,5 miliar. Manfaat tersebut baru diserahkannya secara simbolis kepada ahli waris penerima.

Baca juga : Polisi Bantu Pemotor Kecelakaan Tunggal di Sagalaherang

Sylviana juga mendorong agar di dapilnya terjadi percepatan pencapaian universal coverage alias seluruh tenaga kerja terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. ”Apalagi kita akan mengalami bonus demografi. Pemprov DKI harus bertanggung jawab tercapainya universal coverage,” ungkapnya.

Tidak hanya pemprov saja, menurut Sylviana anggota DPRD DKI juga harus turun tangan demi tercapainya universal coverage di DKI. Untuk itu, sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan juga harus menyasar ke anggota DPRD DKI.

”Pahamkan dulu nggota DPRD-nya, maka mereka akan berjuang untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (ULI)