Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersoalkan tiga orang pengacara berstatus magang pada tim penasihat hukum Terdakwa Dody Martimbang. Di mana dua di antaranya turut menandatangani berkas eksepsi yang diajukan pada pekan lalu, atas perkara dugaan korupsi pengolahan anoda logam PT Antam Tbk tahun 2017.
"Dan duduk dengan memakai toga, membacakan surat eksepsi Terdakwa. Kami menyatakan keberatan, karena telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. Di mana kedua advokat magang itu tidak memiliki alasan yang sah," kata Jaksa KPK, saat membacakan tanggapan atas eksepsi pengacara Terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat/Tipikor, Rabu (14/6/2023).
Sementara dalam tanggapannya, Jaksa tidak sependapat atas eksepsi terkait kewenangan PN Jakarta Pusat mengadili perkara dugaan korupsi Dody Martimbang. Dalam eksepsi, PH Terdakwa mendalilkan sebagian besar kediaman saksi di Jawa Barat (Depok dan Bekasi), sehingga perkara korupsi itu harus diadili pada pengadilan di Jawa Barat.
Jaksa KPK mendasarkan pada Pasal 81 ayat (1) KUHAP yakni mengenai tempat tindak pidana (locus delicti). Dihubungkan dengan dakwaan, perkara dugaan korupsi Dody diketahui terjadi di kantor Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) PT Antam (persero) Pulogadung, Jakarta Timur. Dan di kantor PT Loco Montrado di Sentra Industri Terpadu III Pantai Indah Kapuk, Kamal, Jakarta Barat. Maka yang berwenang mengadili perkara korupsi tersebut adalah PN Jakarta Pusat.
Baca juga : Muscab Peradi Jaksel Memanas, Advokat: Ini Harus Dievaluasi DPN
Lalu mengenai dakwaan dianggap error in persona, yang menurut pengacara terdakwa, pihak yang bertanggung jawab yakni Siman Bahar (Dirut Loco Montrado), saksi Ariyanto Budi Santoso (Vice President UBPP), dan Agung Kusumawadhana (Manager Marketing UBPP). Jaksa KPK menyebut, eksepsi tersebut harus dikesampingkan karena mengenai siapa yang harus bertanggung jawab dalam perkara korupsi adalah termasuk dalam materi perkara.
"Oleh karena itu, tidak masuk materi eksepsi. Maka atas eksepsi tersebut haruslah ditolak atau tidak diterima," ujar jaksa.
Kemudian soal tindakan Terdakwa sebagai tindakan yang masuk ranah perdata, jaksa KPK menanggapi tidak sependapat. Alasannya, Dody sebagai General Manager UBPP Logam Mulia PT Antam telah menyetujui penunjukan PT Loco Montrado sebagai perusahaan backup refinery tanpa persetujuan Direksi PT Antam (persero) Tbk, juga pihak-pihak terkait lainnya.
Dan bahwa Terdakwa mengetahui hasil penukaran kadar emas anoda logam tidak sesuai kewajiban PT Antam kepada perusahaan kontrak karya.
Baca juga : Kapolres Subang Beri Bantuan kepada Warga Soklat yang Hidup Sebatang Kara
"Maka penyidikan dan penuntutan oleh KPK adalah sah dalam lingkup hukum pidana yaitu tindak pidana korupsi yang merupakan hukum publik sehingga dapat mengesampingkan hukum private (perdata).
Dalam dakwaannya, jaksa KPK menyebut aksi Dody memanfaatkan peristiwa kebakaran di pabrik UBPP LM di Pulogadung, Jakarta Timur pada 16 Januari 2017. Akibatnya, untuk perbaikannya butuh waktu hingga bulan Mei. Namun UBPP LM masih menerima pengiriman dore dari pelanggan pemurnian kontrak karya. Sebagai tindak lanjut, digelar Rapat Kinerja Operasional PT Antam (10 Maret 2017) dihadiri Direksi, Kepala Unit/Bisnis, dan Dirut anak perusahaan.
"Saat itu Direksi memberikan arahan dan perintah kepada Terdakwa yang diwakili Ariyanto Budi Santoso selaku Vice Presiden Operations UBPP LM untuk melakukan perbaikan mesin, dan tidak ada perintah untuk melakukan backup refinery/perusahaan cadangan pemurnian dengan pihak lain.
Dan pada 21 Maret 2017 terjadi kerusakan Transformator Induction Furnance 75 kVA Klorinasi, sehingga menghambat proses pemurnian emas. Dan di bulan yang sama, rupanya ada rapat UBPP LM digelar Dody tanpa sepengetahuan dan seizin Direksi. Pada rapat itu, Dody disebut memerintahkan Agung Kusumawardhana mencari perusahaan untuk melakukan backup refinery. A
gung kemudian menjalin komunikasi dengan Siman Bahar alias Bong Khin Pin selaku Dirut Loco Montrado, perusahaan pengolahan logam. Lalu kerja sama pengolahan anoda logam dilakukan sejak April-Mei 2017. Tak hanya menyetujui penunjukan Loco Montrado sebagai backup refinery, Dody juga didakwa menyetujui kontrak yang dibuat backdate (tanggal mundur).
Padahal per 5 April 2017, unit klorinasi di UBPP LM sudah beroperasi, sementara persetujuan itu juga tanpa seizin Direksi Antam. Tapi Dody tetap mengirim anoda logam kadar emas tinggi ke Loco Montrado dengan total 376,4554 dengan kandungan emas (Au) sebanyak 293,3516 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 79,7994 Kg. Kesepakatan antara PT Antam dengan Loco Montrado sesuai Perjanjian Pengolahan Anoda Logam No: 466/2515/PLM/2017, yang ditandatangani Dody dan Siman Bahar pada 2 Juni 2017 (kontrak mundur).
Pengiriman anoda logam kadar emas rendah dengan penerimaan emas dan perak oleh PT Antam tersebut, terdapat kelebihan emas yang diterima PT Antam sebanyak 46,2223 Kg dan kekurangan perak sebanyak 18.875,4072 Kg. Secara keseluruhan, pertukaran anoda logam kadar emas tinggi dan anoda logam kadar emas rendah berdasarkan kadar final anoda logam, terdapat kelebihan emas dan kekurangan perak yang seharusnya.
Yaitu terdapat kelebihan emas (Au) yang diterima PT Antam sebanyak 52,6735 Kg dan kekurangan perak yang diterima sebanyak 18.953,4565 Kg. Dan berdasar Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) No: 41/LHP/XXI/11/2022 tanggal 18 November 2022, jumlah kerugian keuangan negara pada PT Antam akibat kerja sama tersebut sebesar Rp100.796.544.104,35 35. (Yud)
