LampuHijau.co.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, DPRD Provinsi DKI Jakarta resmi menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2022. Hasilnya, DKI Jakarta mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada penggunaan anggaran tahun 2022.

"Saya ucapkan selamat kepada sahabat saya Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono beserta seluruh Jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini adalah capaian atau penghargaan tertinggi, merupakan bukti komitmen Pemprov DKI terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan serta penggunaan APBD DKI Jakarta," kata Pras, sapaan akrab Prasetio Edi Marsudi, di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Baca juga : Lampaui Target Hingga Rp336 Miliar, BAZNAS Apresiasi Kinerja Relawan Ramadhan 1444 H

Kepada Jajaran Pemprov DKI Jakarta, politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan, untuk terus mempertahankan kualitas penganggaran yang telah berlangsung baik. Tingkatkan transparansi pengelolaan anggaran, akuntabilitas, dan produktifitasnya.

"Saya juga mengingatkan meski kembali mendapatkan anugerah WTP, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2022 harus menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan keuangan dengan tetap memperhatikan rekomendasi BPK," ujar Pras.

Baca juga : Pemprov Banten Apresiasi Tiga Raperda Usul DPRD Provinsi Banten

Ditambahkan Pras, DPRD DKI Jakarta sesuai kewenangannya akan menindaklanjuti dan membahas bersama pihak terkait juga. "Mari kita bersama wujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sukses Jakarta untuk Indonesia," imbuh Pras. (ULI)