LampuHijau.co.id - Sekitar 700 ton sampah setiap harinya disumbangkan Jakarta ke tempat pembuangan sampah (TPS) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Khusus Pulau Seribu, disinyalir memperkirakan 30 ton sampah setiap harinya. Anggota DPRD DKI Jakarta dapil Pulau Seribu, Neneng Hasanah merasakan nyamannya kondisi pengolahan sampah yang ada di Pulau Seribu saat ini.

“30 ton sampah tiap harinya dari pulau dikirimkan ke Bantargebang. Itu harus ditanggulangi. Tujuannya agar Jakarta mengelola sampah dari sumbernya bisa berhasil,” ujar anggota Komisi D DPRD DKI itu kepada wartawan, Rabu (10/5).

Baca juga : Camat Kepulauan Seribu Selatan Salurkan 300 Paket Sembako Untuk Warga Miskin

Sesuai aturan pemerintah yang tercantum dalam Pergub No.77 tahun 2020. Tentang pengolahan sampah dari sumbernya, Pemprov DKI Jakarta harus berperan aktif dalam menuntaskan misi peraturan tersebut, sehingga Jakarta berhasil menjadi zero sampah yang dikirimkan ke TPS Bantargebang.

"Yang terjadi saat ini jauh dari harapan. Pengelolaan sampah dari sumbernya, ternyata tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai. Masyarakat pulau justru banyak yang mengeluhkan, pasca mengelola sampah organik dan non organik. Masyarakat malah kebingungan untuk mengalirkan hasil kerajinan tangan dari hasil sampah-sampah yang sudah dikelola secara baik oleh mereka," paparnya.

Baca juga : Gelar Panen Raya di Kolaka Timur, Mentan SYL Apresiasi Petani Tingkatkan Produktivitas

Lebih lanjut, politisi yang akrab disapa Bunda itu pun menceritakan, hasil kerajinan tangan dari sampah non organik seperti plastik bekas bungkus kopi dan botol yang dikelola. Kecenderungannya, sambung Bunda sulit untuk dipasarkan dan tidak memiliki sarana yang memadai untuk disalurkan. Begitu pula, dengan sampah non organik yang dihasilkan dari sampah rumahan, berupa sampah bekas sayur-sayuran.

Disamping itu, belatung budi daya. Pasca berkembang biak, kenyataannya pun sulit dipasarkan. Sehingga, kata anggota DPRD DKI tiga periode itu masyarakat banyak yang merasa kecewa. Disamping karena nilai jualnya yang jauh dari harapan.

Baca juga : LSM KOMPAK: Bupati Kepulauan Seribu Jangan Bohongi DPRD Dong

"Di pulau sulit dipasarkan. Jika dibawa ke Jakarta, ongkosnya mahal. Tentunya ini harus dicarikan solusi oleh Pemprov. Jangan sampai semangat masyarakat pulau menurun dalam menjalankan program pemerintah dalam meminimalkan sampah. Yang nantinya berisiko terhadap kegagalan penanganan sampah di Jakarta," bebernya. Hadir dalam acara sosialisasi Perda No.4 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah di tiga pulau, yakni Pulau Tidung, Pulau Lancang dan Pulau Untung Jawa. (DRI)