LampuHijau.co.id - Jelang putusan gugatan praperadilan, simpatisan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe (LE) mengepung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya Ragunan, Rabu (3/5/2023) siang.

Puluhan simpatisan pemuda dan mahasiswa asal Negeri Cendrawasih itu menuntut KPK segera membebaskan dan juga meminta menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi gratifikasi dan penyuapan Lukas. Para pendemo yang tergabung dalam Front Mahasiswa Papua, berorasi di depan PN Jakarta Selatan hingga menimbulkan kemacetan.

Diketahui, putusan gugatan praperadilan Lukas Enembe melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal digelar pada jam 13.00 WIB. Gugatan praperadilan tersebut mulai disidangkan pada Senin (10/4/2023). (Yud)

Baca juga : Sidang Putusan Dipenuhi Pendukung Lukas, Tim KPK Dikawal Ketat

Berikut petitum gugatan praperadilan Lukas Enembe:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/ 81/DIK.00/01/09/2022, tertanggal 5 September 2022 yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

3. Menyatakan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON dengan berdasar pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/81/DIK.00/01/09/2022, tertanggal 5 September 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Baca juga : KPK Tuding Dokter Pribadi Lukas Bohong

4. Menyatakan Surat Penahanan Nomor: Sprin.Han/13/DIK.01.03/01/01/2023 tanggal 12 Januari 2023, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sprin.Han/13B.2023/DIK.01.03/01/01/2023 tanggal 20 Januari 2023, dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 76/Tah.Pid.Sus/TPK/III/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Maret 2023 yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan status Tersangka terhadap PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penahanan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat dan harus dinyatakan tidak sah;

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan Tersangka, penahanan, penahanan lanjutan, dan penyidikan terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;

6. Memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan perintah penahanan dengan penempatan PEMOHON pada Rumah/Rumah Sakit dan atau Penahanan Kota dengan segala akibat hukumnya;

7. Menetapkan dan memerintahkan Pemohon untuk dikeluarkan dari Tahanan.

Baca juga : Gugatan Praperadilan MAKI Soal Kardus Durian Tidak Dapat Diterima

8. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 9. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo dibebankan pada negara.