LampuHijau.co.id - Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digeruduk para demonstran. Massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (AMPAK) mendesak KPK untuk segera menetapkan Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai tersangka kasus korupsi PLTU 1 Riau. 

Koordinator lapangan Rangga Kurnia mengatakan, dari kesaksian mantan anggota DPR-RI yang kini menjadi tersangka korupsi PLTU 1 Riau Eni Maulani Saragih, kediaman Airlangga Hartarto dijadikan sebagai titik awal pembicaraan tindakan korupsi tersebut.

Baca juga : Diduga Santap Makanan dari OTK, Wanita Massa Aksi di MK Keracunan

“Berdasarkan pengakuan Eni Maulani Saragih, bahwa kediaman pribadi Airlangga Hartarto lah yang menjadi awal titik kumpul untuk merencanakan sebuah kejahatan tersebut. KPK segera memanggil, memeriksa dan menetapkan sebagai tersangka, serta disegerakan mereka untuk diseret ke jeruji besi. Penjahat yang bernama Airlangga Hartarto dan Melcias Mercus mekeng,”  kata Rangga dalam orasinya di halaman Gedung KPK, Jumat (27/6).   

Selain itu, para demonstran meminta agar Presiden Joko Widodo segera memberhentikan Airlangga Hartarto dari Menteri Perindustrian, lantaran terlibat dalam kasus mega korupsi tersebut. Hal itu diakui sebagai langkah tepat dalam membersihkan oknum-oknum koruptor dari kabinet kerja.

Baca juga : Profesor Asal Amerika Latin Kagum dengan Pendukung Prabowo

“Presiden Jokowi  segera melakukan pemecatan dan pemberhentian secara tidak terhormat kepada Airlangga Hartarto selaku Menteri Perindustrian. Ini demi terciptanya Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance & Clean Government) dibawa kendali dan kepemimpinan Presiden sekarang,” pintanya.
AMPAK juga menyarankan agar Presiden Jokowi ke depan lebih selektif lagi dalam mengangkat menteri-menterinya, serta tidak tunduk pada tekanan dari partai koalisi dalam penunjukan menteri.

“Kami minta agar bapak presiden jangan lagi mengangkat menteri yang tersandung kasus korupsi. Agar tidak lagi punya beban dalam kepemimpinan kedepannya, jangan karena ditekan oleh partai partai koalisi tertentu, lalu kemudian mengangkat dan memilih para menteri yang rekam jejaknya tersandung kasus hukum,” jelasnya. 

Baca juga : GAWAT! Ada 803 Jenis Narkoba Baru di Dunia, 74 Sudah Beredar di Indonesia

“KPK segera mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya, siapapun yang terlibat dalam kejahatan serta menyengsarakan rakyat dalam hal skandal mega proyek PLTU 1 Riau,” tutup Rangga. (Bit)