Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto menilai saat ini ada sebuah kepanikan yang cukup besar pada pendukung dan loyalis Anies Baswedan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mantan Gubernur DKI Jakarta itu selama sebelas jam pada beberapa waktu lalu.
Akhirnya, kata Hari, KPK dijadikan sasaran tembak oleh para pendukung Anies dengan menjaring banyak orang untuk meminta Ketua KPK Firli Bahuri mundur.
"Saya kira memang benar kalau para pendukung dan loyalisnya Anies sebagai Bacapres memiliki kekhawatiran dan kepanikan setengah mati. Namanya kepanikan dan kekhawatiran tentu beragam ekspresi yang dilakukan, sehingga cara-cara normal maupun abnormal dilakukan oleh para pendukung dan loyalis dari ARB," kata Hari, Kamis, 20 April 2023.
Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat diskusi antara Saut Situmorang dan Abdullah Hehamahua yang membahas terkait nasib Firli. Namun belakangan, diskusi tersebut mengarah kepada tuntutan mereka agar Jokowi mundur.
"Itulah langkah panik para pendukung Anies. Jadi tindakan benar sekalipun yang dilakukan oleh KPK akan dianggap salah oleh para pendukung ARB, salah satu contoh yang bisa dilihat adalah sikap tendensius para eks pimpinan KPK seperti Bambang Widjojanto, Saut Situmorang dan Abraham Samad. Dan itu muaranya sudah pasti Anies," katanya.
Bahkan menurut Hari, adanya aksi yang berlangsung di KPK sudah mengarah ke tuntutan Jokowi mundur karena rasa panik dan khawatir jika proses hukum Formula E berjalan dan mengarah ke Anies saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Baca juga : Pesan SDR Untuk Anies: Kalau Bersih, Kenapa Risih?
"Sehingga penumpangnya gelap menjadi penumpang terang dan mulai nampak yang berkepentingan. Patut diduga digoyang dan dikriminalisasinya KPK saat ini dilakukan oleh orang-orang yang menjadi pelindung para koruptor atau disuruh koruptor dan dibayar dengan uang hasil korupsi," katanya.
Hari mengaku curiga kalau agenda seting pendukung Anies adalah menghancurkan KPK demi memuluskan Bacapresnya maju di putaran Pilpres mendatang. Makanya mereka ngotot untuk memasang orang di KPK sebagai pelindung orang korupsi.
"Tapi mereka harus ingat bahwa KPK itu dalam bekerja pasti secara profesional dan mentersangkakan dengan alat bukti dan bukan dengan opini. Bahkan KPK semakin didiskreditkan malah makin ganas bekerjanya," jelasnya. (DTR)
